"Pak Menko PMK meminta kepada seluruh kementerian/lembaga, khususnya yang memimpin yaitu Kementerian Kesehatan, untuk bisa melakukan upaya penimbangan dan pengukuran balita serentak nanti akan dilakukan di seluruh Indonesia dimulai bulan Juni 2024," ujar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiono Subambang di Jakarta, Senin.
Budiono menjelaskan, penimbangan dan pengukuran serentak di posyandu tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar lebih bisa menjangkau seluruh warga masyarakat yang memiliki balita.
"Ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan cakupan dari pelayanan posyandu di setiap daerah. Jadi, semakin orang datang melakukan pengukuran, berarti itu akan semakin bagus," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, penimbangan serentak tersebut juga sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan gizi masyarakat secara lebih dini.
"Dengan penimbangan dan pengukuran balita itu, kita akan mengidentifikasi masalah gizi secara dini. Jadi, kita akan antisipasi, ditimbang ukurannya baik gizi atau ini masalahnya apa. Apakah kurang makan, kurang asupan, kurang perhatian, dan lain sebagainya," ucapnya.
Ia juga mengemukakan, intervensi serentak dalam upaya percepatan penurunan stunting tersebut dilakukan agar para pemerintah daerah, kader posyandu, hingga tim percepatan penurunan stunting bisa menentukan intervensi seperti apa yang perlu dilakukan.
"Jadi tidak hanya mengukur, tetapi kita juga memberikan penjelasan sekaligus juga membaiki intervensi, apakah intervensi asupan, intervensi sanitasi lingkungan supaya diperbaiki, atau rumahnya kalau kurang harus diperbaiki," paparnya.
Ia juga menyebutkan, penimbangan dan pengukuran serentak tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas data demi intervensi yang lebih baik kepada keluarga berisiko stunting.
Untuk diketahui, prevalensi stunting berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) di tahun 2023 yakni 21,5 persen. Angka tersebut hanya menurun 0,1 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni 21,6 persen, sedangkan pemerintah menargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.
Budiono juga memaparkan bahwa Pemerintah tengah berkoordinasi untuk merevisi Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan meminta kepala daerah untuk memiliki komitmen dalam menyukseskan penimbangan dan pengukuran balita serentak agar data bisa disesuaikan dan intervensi dapat dilakukan dengan tepat.
Baca juga: BKKBN tegaskan tetap optimis mampu capai target penurunan stunting
Baca juga: Komisi IX ingatkan perlu upaya lebih serius atasi stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
