Kehadiran "pulau sampah" solusi krisis pengelolaan sampah di Jakarta 

Pembangunan "pulau sampah" di Kepulauan Seribu yang digagas Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat menjadi menjadi solusi krisis pengelolaan sampah di Jakarta.

"Pengelolaan sampah di Jakarta saat ini sudah darurat dan mengkhawatirkan. Saya mendukung rencana tersebut karena sebagai solusi krisis sampah Jakarta," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Apalagi, lanjut dia, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang diprediksi sudah kelebihan kapasitas sehingga tidak mampu lagi menampung dan mengelola sampah pada 2025.

"Sehingga, DKI Jakarta membutuhkan segera lokasi baru yang jauh dan aman dari pemukiman warga," ujarnya.

Selain itu, wacana itu menjadi solusi konkret dari persoalan pengelolaan sampah jangka panjang, dimana Jakarta membutuhkan lokasi baru yang strategis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar dapat mengelola sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.

Menurut Lukman persoalan sampah di Jakarta tentunya menjadi persoalan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Terlebih, Pemprov DKI Jakarta telah berupaya maksimal untuk menyosialisasikan program pengurangan sampah melalui pemilahan dan mengurangi produksi sampah rumah tangga serta memperbanyak bank sampah di tingkat RW dan kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

Namun, produksi sampah DKI Jakarta masih saja tinggi dan berada di angka 8.500 ton per hari.

"Wacana pembangunan pulau sampah ini bukanlah hal baru. Singapura yang wilayahnya lebih kecil dari Jakarta saja punya Pulau Semakau sebagai tempat pembuangan sampah akhir yang terbukti efektif dalam mengelola sampah. Sehingga wacana Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pulau sampah saya rasa harus disegerakan sebagai solusi pengelolaan sampah jangka panjang hingga 50-100 tahun dan sebelum TPST Bantargebang melebihi kapasitas," papar pria yang disapa Bang Lukman itu.

Selain Singapura, tambah dia, ada beberapa negara lain yang terlebih dahulu mempunyai pulau sampah seperti; Pulau Yumenoshima di Jepang, Pulau Nanjido di Korea Selatan, dan Pulau Thilafushi di Maladewa.

"Harapan saya, pulau sampah yang nantinya akan dibangun pemprov selain menjadi tempat pembuangan akhir dapat menjadi sarana edukasi untuk mengelola sampah yang berteknologi tinggi serta dapat menjadi wilayah rekreasi ramah lingkungan serta dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal," tuturnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan lokasi di salah satu pulau Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai solusi keterbatasan lahan dalam pengelolaan dan proses akhir sampah dengan cara lebih ramah lingkungan.

Diharapkan masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak hanya mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Kita harus punya fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan yang mampu menampung dengan volume yang lebih besar sehingga sanggup memenuhi kebutuhan hingga 50 tahun ke depan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Menurut dia selain lokasi pengelolaan nantinya juga akan dilengkapi dengan tempat menampung lumpur dari hasil pengerukan 13 sungai.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut mengusulkan pembangunan pulau baru untuk lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk 100 tahun ke depan demi terciptanya lingkungan bersih.

Fasilitas tersebut nantinya bisa memanfaatkan sedimen atau lumpur yang berada di dasar 13 sungai wilayah Jakarta dan sampah-sampah masyarakat.