"RUU Transformasi Ekonomi" dan "RUU Manajemen Keuangan Publik" dirancang untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan publik dan memberikan perlindungan dari kemerosotan ekonomi di masa depan, kata Menteri Keuangan Sri Lanka Shehan Semasinghe kepada pers.
Semasinghe mengatakan manajemen keuangan publik perlu dipertahankan di level optimal untuk mencegah krisis ekonomi di masa mendatang.
RUU tersebut, ujarnya, selaras dengan rekomendasi dari sebuah program kolaboratif dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Dia mengatakan bahwa RUU itu mencakup reformasi yang penting bagi perdagangan internasional, perjanjian perdagangan, dan upaya mitigasi perubahan iklim.
Pada 2022, rasio utang publik Sri Lanka mencapai 128 persen --angka yang ditargetkan akan berkurang menjadi di bawah 95 persen per 2032, kata Semasinghe.
Tak jauh berbeda, persyaratan fiskal, yang sebesar 34,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022, ditargetkan untuk turun menjadi di bawah 13 persen per 2032, menurut menteri tersebut.
Pewarta: Xinhua
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2024
