"Bank desa yang sahamnya dimiliki oleh desa, kemudian dikembangkan dari desa oleh desa. Ini adalah mimpi yang bukan sangat terlalu jauh," kata Menteri Abdul Halim dalam pertemuan BUMDes bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) Jateng-Jabar, DIY dan 6 provinsi luar Jawa di Yogyakarta, Selasa.
Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengaku sudah menyampaikan wacana pembentukan bank desa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "OJK siap melakukan pendampingan," ujar dia.
Dia menjelaskan bank desa memungkinkan dikembangkan dari PT lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama LKD.
Gus Halim mengklaim PT LKM yang telah terbentuk di sejumlah wilayah mampu mengelola dana masyarakat secara aman karena mendapat pendampingan dari OJK.
"Kalau misalnya ada 100 sampai 500 BUMDes yang punya PT LKM kemudian untuk memperkuat geraknya, menyatu, membangun kerja sama terus mendirikan bank desa itu sangat memungkinkan," ujar dia.
Baca juga: Mantan Mendes PDTT ingatkan kepemimpinan di dunia bisnis
Baca juga: Mendes: 2024 seharusnya jadi tahun emas penguatan BUMDes
Berbeda dengan bank pada umumnya, menurut dia, bank desa berangkat dari modal yang dimiliki oleh desa dan keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
"Kalau bank umum kan kembali ke pemiliknya, kalau pemiliknya BUMN kan kembali ke negara. Kalau ini enggak karena dibangun dari basis," kata dia.
Untuk merealisasikan mimpi itu, menurut dia, saat ini Kemendes PDTT tengah menginisiasi proyek percontohan (pilot project) pembentukan bank desa di Malang, Jawa Timur karena BUMDes Bersama LKD di wilayah itu dinilai paling siap mendirikan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Di Kabupaten Malang, ujar Gus Halim, bahkan sudah ada satu BUMDes yang mampu mengekspor bunga anggrek untuk kali pertama di Indonesia.
"Target Agustus PT LKM se-Kabupaten Malang sudah terbentuk. Targetnya kemudian kerja sama PT LKM se-Kabupaten Malang membentuk bank desa," kata dia.
Dia meyakini kehadiran bank desa mampu mendongkrak perekonomian sebab saat ini tercatat sebanyak 3.500 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang 2.400 di antaranya telah bertransformasi menjadi BUMDes Bersama LKD.
"Ambil saja misalnya ada 1.000 (menjadi bank desa) itu berapa coba modal yang akan berputar dan itu akan memberdayakan desa," kata dia.
Selain memperkuat ekonomi masyarakat desa, Gus Halim menyebut bank desa akan menjadi pilihan baru jasa perbankan di tanah air yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Bukan pesaing ya, tapi bisa menjadi pilihan baru di samping BRI, di samping bank daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ucap dia.
Baca juga: Mendes paparkan pentingnya BUMDes gerakkan ekonomi lokal desa
Baca juga: Mendes PDTT: Desa tambang harus memiliki model pengembangan pertanian
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024
