Dia menilai penyelenggaraan pilkada di Papua perlu menjadi perhatian khusus, karena situasi keamanan di enam provinsi Papua masih relatif dinamis.
“Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024,” kata Menko Polhukam RI di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, Hadi bakal memimpin langsung Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5). Rapat koordinasi itu rencananya akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, perwakilan dari partai politik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Hadi menyebut seluruh pihak terutama aparat penegak hukum harus memastikan situasi politik, hukum, dan keamanan di Papua tetap stabil terutama selama tahapan Pilkada 2024. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi gangguan dan kerawanan pun perlu segera dirumuskan dan diterapkan demi menjaga situasi tetap kondusif. Kerawanan-kerawanan yang perlu diantisipasi itu mencakup gangguan keamanan, gangguan terhadap penggunaan sarana dan prasarana, juga gangguan distribusi logistik pilkada.
“Kita tentunya mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya,” kata Menko Hadi.
Enam provinsi di Papua, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024 yang disusun oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Dalam Indeks Kerawanan itu, total ada 15 daerah yang diyakini rawan oleh BAIS, selain enam provinsi di Papua, wilayah lainnya mencakup Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat rapat bersama Komisi I DPR RI pada 21 Maret 2024 menjelaskan masing-masing daerah itu punya jenis kerawanan yang berbeda.
“Mulai dari konflik SARA, konflik di antara pasangan calon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis partai politik tertentu, sampai dengan konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua,” kata Panglima TNI saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Jakarta pada 21 Maret 2024.
Baca juga: Menkopolhukam sebut permasalahan Polri dan Kejagung sedang didalami
Baca juga: Menkopolhukam hadiri Rakernis Baintelkam Polri tahun 2024
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
