Hal ini disampaikan Wayan Koster di Denpasar, Selasa, ketika disinggung soal mencuatnya dukungan dari raja-raja se-Bali dan sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran agar pembangunan bandara di Kubutambahan, Buleleng, dilakukan.
“Sebelum kita bicara bandara, terlebih dahulu kita harus membahas akses infrastrukturnya, penghubung antara kabupaten/kota yang ada di Bali ke lokasi bandara di Buleleng,” kata dia.
Kepada media ia menjabarkan ketika proyek tersebut berlanjut yang pertama harus dilakukan adalah menentukan titik bandara, kemudian memilik apakah akses jalan lebih tepat dibangun jalan tol atau kereta api.
“Nah itu dibutuhkan studi dulu infrastruktur penghubungnya, ini memerlukan waktu studinya saya kira untuk akses saja paling tidak setahun,” ujarnya.
Baca juga: Gibran respons keinginan warga Buleleng soal bandara di Buleleng
Tak berhenti di sana, Gubernur Bali 2018-2023 itu menjelaskan setelah menentukan akses harus dipikirkan perihal pembebasan lahan, apalagi akses ke Kabupaten Buleleng melewati perbukitan curam berlembah.
“Jadi membebaskan lahannya itu paling cepat 2 tahun, kemudian setelah lahannya dibebaskan mudah-mudahan lancar baru pembangunan infrastrukturnya jalan tol atau kereta apinya, itu paling cepat 2 tahun juga,” sebutnya.
Dengan demikian, lulusan Jurusan Matematika ITB itu memproyeksikan 5-6 tahun ke depan baru dapat dibahas perihal pembangunan infrastruktur utama Bandara Bali Utara.
Selain panjangnya tahapan untuk membangun bandara, Wayan Koster mengingatkan agar bandara tersebut bisa berfungsi optimal, tidak seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat, dimana pembangunannya sudah selesai pada 2018 namun belum optimal sampai saat ini.
“Itu baru beroperasi akhir 2023 dan baru tiga maskapai yang menggunakannya itu pun sering tidak bisa terbang karena kekurangan penumpang. Jadi jangan sampai investasi yang sudah besar, tidak bisa berfungsi optimal karena akses pendukungnya belum siap,” ujarnya.
Wayan Koster berharap apabila wacana tersebut betul-betul terwujud ada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal sekitar, bukan justru lahan tergerus dan hanya investor yang diuntungkan.
“Betul-betul dipastikan harus diproteksi kebudayaan jangan sampai rusak seperti di Hawai, kemudian memastikan bahwa keberadaan bandara itu akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tidak menggusur warga lokal. Kalau itu sudah dilakukan tidak ada masalah,“ kata Ketua DPD PDIP Bali asal Buleleng tersebut.
Baca juga: KSP sebut Bandara Bali Utara adalah kebutuhan
Baca juga: Ketua DPD temui masyarakat Buleleng terkait bandara
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024
