Hal itu disampaikan Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Farida Kurnianingrum di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/5).
"Kehadiran IKN akan mendorong kebijakan percepatan infrastruktur transportasi di Pulau Kalimantan termasuk aksesibilitas di wilayah perbatasan sehingga mobilitas masyarakat dapat berpotensi meningkatkan interaksi dan kerja sama di wilayah perbatasan," kata Farida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dengan adanya aksesibilitas masyarakat, menurut dia, ke depannya akan menumbuhkan titik-titik perekonomian serta bisnis di wilayah perbatasan negara.
Namun, untuk mengatasi risiko keamanan dari adanya kemudahan akses mobilitas, dia mengkhawatirkan dapat mengancam wilayah perbatasan.
Oleh karena itu, kata Farida, ke depannya perlu peningkatan dan penguatan sistem pada pertahanan dan keamanan di samping fasilitasi layanan pada jalur perlintasan di perbatasan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati yang hadir dalam rapat menjelaskan bahwa dalam pengelolaan urbanisasi dan perkotaan, pembangunan IKN ini telah dirancang sebagai kota yang berkelanjutan ditambah sebagai kota dengan pusat pertumbuhan ekonomi.
"IKN akan menjadi jendela budaya nasional Indonesia sebagai referensi pembangunan kota metropolitan di Indonesia," ucap Thomas.
Dikatakan pula bahwa pembangunan IKN telah disediakan transportasi bandara. Selain itu, akan dibangun fasilitas tol dari Balikpapan sampai ke IKN.
Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo yang berharap agar BNPP dapat mengambil peran terkait pengelolaan infrastruktur dengan keberadaan IKN di Pulau Kalimantan sebagai pulau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
"Hal ini menjadi penting, sebagai beranda terdepan negara, BNPP memiliki peran terkait hal pengelolaan infrastruktur di wilayah perbatasan beserta dengan kehadiran IKN di Pulau Kalimantan," pungkas Mohammad.
Melalui rapat ini, Roudo menyampaikan bahwa Samarinda dan Balikpapan pada wilayah IKN direncanakan menjadi kota metropolitan, pada rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.
Perlu diketahui bahwa kebijakan pembangunan pada kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan telah sejalan dan searah dengan strategi pembangunan IKN.
Adapun kawasan perbatasan yang dapat terkoneksi dengan IKN meliputi Provinsi Kalimantan Utara dengan PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, PLBN Labang, dan PLBN Sei Nyamuk, kemudian di Provinsi Kalimantan Barat dengan PLBN Badau, PLBN Entikong, dan PLBN Jagoi Babang.
Baca juga: BNPP RI sebut tiga strategi berantas JTR di perbatasan RI-Malaysia
Baca juga: BNPP beri 9 rekomendasi untuk memberantas kejahatan transnasional
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
