"Dalam meminimalisir terjadinya risiko, pengendalian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu upaya pengendalian berupa pencegahan dengan mengidentifikasi risiko, mengendalikan risiko, mitigasi risiko, treatment dan upaya monitoring serta evaluasi risiko," kata Mey dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Triwulan I-2024, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (gabungan dari anggaran yang dikelola di pusat dan daerah melalui mekanisme dekonsentrasi) meraih skor akhir 94,68 dan terdapat 31 Satker Dekonsentrasi yang meraih nilai IKPA sebesar 100.
Ia pun berterima kasih atas komitmen dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran. Mey berharap Ditjen Bina Adwil dapat konsisten untuk menjaga kualitas IKPA baik dari sisi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran.
Dia meminta kepada masing-masing satuan kerja untuk mencapai target nasional penyerapan anggaran di Triwulan II minimal 50 persen dan segera melakukan pertanggungjawaban yang tertib sesuai peraturan.
Selain itu, Mey mengapresiasi upaya mitigasi risiko temuan berulang di Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi. Hal ini sebagaimana setiap tahunnya terdapat perbaikan yang signifikan atas pengelolaan keuangan yang tertib dan penatausahaan perbendaharaan serta pertanggungjawabannya.
Mey menyebutkan beberapa adaptasi teknologi dalam pengelolaan perbendaharaan yang perlu dipedomani, seperti penerapan aplikasi SAKTI; penerapan dan pemanfaatan konsep marketplace; pemanfaatan teknologi tanda tangan elektronik (TTE); penerapan digital payment dalam pembayaran APBN; dan mendorong pemanfaatan penggunaan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
“Adaptasi teknologi tersebut tidak akan lancar tanpa diikuti dengan kesiapan SDM operator dan bendahara, untuk itu saya berharap dengan kegiatan hari ini ada peningkatan kompetensi bendahara, manfaatkan koordinasi dan sharing informasi antar bendahara serta menyimak dengan saksama materi yang disampaikan oleh narasumber," jelasnya.
Baca juga: Dirjen Dukcapil tegaskan pelayanan Adminduk tanpa dipungut biaya
Baca juga: Pemprov DKI batasi satu alamat rumah maksimal dihuni tiga KK
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
