"Siapa yang mengendalikan kebijakan terdekat dengan pusat untuk kepedulian isu perempuan dan anak, tidak lain adalah pemerintah daerah. Ujung tombak-nya adalah para pemimpin daerah, yaitu gubernur, bupati dan wali kota," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam "Seminar Perempuan dan Kebangsaan" yang digelar di Rumah Kebangsaan dan Kebhinnekaan Pasraman Satyam Eva Jayate di Denpasar, Bali.
Menurut dia, setiap peluang dan kesempatan perempuan untuk bisa berkembang dan terlibat aktif dalam pembangunan tidak terlepas dari kemauan dan motivasi para pimpinan daerah beserta para pejabatnya.
Dikatakannya, masih banyak perempuan di Indonesia yang harus berjuang keras mewujudkan mimpinya sebagai perempuan yang dapat memberdayakan dirinya sendiri.
"Saat pandemi saya jadi lebih terbuka melihat kenyataan bahwa masih sangat banyak perempuan yang harus berjuang untuk bisa mewujudkan mimpinya, seperti contohnya para perempuan yang tinggal di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)," kata Bintang Puspayoga.
Badan Pusat Statistik pada Februari 2024 mencatat penduduk Indonesia mencapai 275,7 juta jiwa. Jumlah ini terdiri atas 139,3 juta laki-laki dan 136,3 juta perempuan atau 50 persen dari total penduduk.
Jumlah perempuan yang hampir berimbang dengan laki-laki ini memberi peluang besar meningkatnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan di berbagai aspek kehidupan.
Baca juga: Menteri Bintang ajak perempuan Indonesia lestarikan kebaya
Baca juga: KemenPPPA-MUI tandatangani MoU perkuat sinergi berdayakan perempuan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
