Polri menegaskan komitmen untuk memperkuat kembali soliditas persatuan bangsa usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dengan menggelar dialog publik bertajuk "Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Rabu.
"Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan strategis. Sekaligus untuk menegaskan komitmen dalam upaya memperkuat soliditas persatuan bangsa pasca-Pemilu 2024," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudp Wisnu Andiko.
Jenderal polisi bintang satu itu menyebut dialog diikuti sejumlah narasumber di antaranya, Karo Binopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Erwin Kurniawan, Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Chairil Abdini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), dan Akademisi UI Prof Bambang Brodjonegoro.
Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menuturkan, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU beberapa waktu lalu menandai fase keberlanjutan kepemimpinan nasional yang akan berakhir dan berlanjut pada bulan Oktober 2024 yang akan datang.
"Penetapan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat dan pilihan politik yang telah menyita perhatian kita semua," katanya.
Dia menuturkan, pemilu sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan Bangsa Indonesia. Selain itu, pemilu juga sebagai upaya melanjutkan agenda kepemimpinan nasional serta pembangunan nasional jangka panjang.
Lebih lanjut, dia menerangkan, kedewasaan warga negara sangat penting saat pemilu, yakni dengan dengan mengedepankan persatuan sebagai perwujudan kematangan politik. Selain itu, merupakan modal sosial melaksanakan agenda pembangunan demokrasi dan pembangunan nasional ke depan.
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, lanjut dia, salah satu syarat yang harus dicapai yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 8 persen dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terkait secara inklusif jangka panjang dan berkelanjutan.
"Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari komitmen negara melalui agenda dan kebijakan pemerintah," kata Trunoyudo.
Dalam kesempatan itu, Trunoyudo mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI-Polri pada 24 Februari lalu, untuk terus menjaga demokrasi dan kerukunan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045.
Selain itu, lanjut dia, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.
"Maka Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali ingin menegaskan kepada semua, mari bersama-sama menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan sebagai salah satu syarat penting dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional," kata Trunoyudo.
Baca juga: Komisi III: Usia pensiun TNI dan Polri direvisi agar sama dengan ASN
Baca juga: Menkopolhukam ingatkan netralitas TNI-Polri dan ASN di pilkada 2024
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerintah dan DPR perlu segera tuntaskan RUU Polri
Baca juga: Komisi III: Usia pensiun TNI dan Polri direvisi agar sama dengan ASN
Baca juga: Menkopolhukam ingatkan netralitas TNI-Polri dan ASN di pilkada 2024
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerintah dan DPR perlu segera tuntaskan RUU Polri
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
