"Dari laporan yang ada terungkap dua provinsi itu adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena saat pelaksanaan pemilu pada 14 Februari lalu tercatat kedua provinsi itu paling lambat menyelesaikan perhitungan suara," kata Tito Karnavian di Jayapura, Kamis.
Dia menjelaskan beberapa tahapan pilkada 2024 saat ini sudah dilakukan seperti penyerahan dana hibah kepada penyelenggara pilkada dan instansi terkait lainnya.
Tito mengatakan secara keseluruhan provinsi induk di Tana Papua sudah melaksanakan tahapan pilkada, namun sebaliknya di beberapa kabupaten dan kota masih ada yang belum jalan, seperti Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari di Provinsi Papua Barat dan Yalimo di Papua Pegunungan.
"Kemendagri terus memantau dan berharap dana hibah dapat segera dilimpahkan kepada KPU dan Bawaslu, termasuk TNI-Polri yang menerima dana hibah untuk pengamanan," kata Tito.
Menurut Tito, bila dana hibah tidak segera dilimpahkan ke KPU maka dikhawatirkan lembaga tersebut tidak bisa bekerja.
Ketika ditanya tentang potensi kerawanan saat pilkada, Mendagri mengatakan karena pelaksanaannya dilakukan serentak sehingga potensinya relatif cukup signifikan.
Menurut dia, pada pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak maka back up yang biasa dilakukan masyarakat, kini tidak bisa lagi diterapkan karena seluruh wilayah melaksanakan pesta demokrasi itu.
"Mudah-mudahan dengan dilakukannya berbagai persiapan maka diharapkan pelaksanaan pilkada serentak di Tanah Papua dapat berlangsung aman," ujar Mendagri Tito Karnavian.
Baca juga: Mendagri: Pemerintah daerah di Papua tuntaskan penyaluran dana pilkada
Baca juga: Mendagri minta Pemda di Papua bantu sarana-prasarana Pilkada 2024
Baca juga: Mendagri dorong pemda di Papua penuhi kebutuhan anggaran Pilkada 2024
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
