"Masalah sesungguhnya terletak dari kebijakan inefisiensi Pertamina dalam menjalankan roda bisnisnya sehingga selalu merugi," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Selasa.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, upaya mengatasi kerugian Pertamina harus dilakukan secara konsisten di bawah pengawasan pihak-pihak berwenang lainnya.
Karena itu, ujar dia, Partai Golkar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelidiki inefisiensi yang terjadi di Pertamina.
"Saya heran, kenapa Pertamina selalu menyatakan rugi. Padahal, Pertamina tidak pernah menjelaskan kepada publik kondisi dan real cost production dari elpiji 12 kg. Kami melihat, jelas terjadi inefisiensi," katanya.
Ia mencontohkan, salah satu bukti inefisiensi Pertamina terlihat dari banyaknya proyek-proyek Pertamina di berbagai wilayah Indonesia yang tidak digarap secara serius bahkan cenderung diabaikan.
Harry menambahkan, masuknya KPK dan BPK sangat diperlukan karena uang yang dimiliki BUMN, termasuk Pertamina, sesungguhnya merupakan uang negara.
Ia menjelaskan, menurut Pasal 2 huruf (g) UU Keuangan Negara maka keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
"Karena itu uang negara, maka tepat sekali KPK dan BPK untuk menyelidiki tindakan inefisiensi yang dilakukan Pertamina," tambah Harry.
Sebagaimana diberitakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan PT Pertamina (Persero) masih mengalami kerugian sebesar Rp6,5 triliun per tahun dari bisnis elpiji ukuran 12 kilogram meskipun menaikkan harga sebesar Rp1.000 per kilogram.
"Sebelumnya Pertamina rugi Rp7,7 triliun dari bisnis elpiji 12 kilogram. Tapi dengan kenaikan Rp1.000 per kilogram, kerugian bisa ditekan hingga Rp6,5 triliun," kata Dahlan dalam konferensi pers usai Rapat Konsultasi dengan BPK soal kenaikan elpiji 12 kg di Gedung BPK, Senin (6/1).
Menurut Dahlan, dari sisi kemampuan dan masa depan usaha Pertamina, kenaikan Rp1.000 per kilogram tersebut belum bisa menutupi kerugian, namun akan terasa berdampak bagi keuangan perusahaan jika dinaikkan hingga sekitar Rp3.900 per kilogram.(*)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
