Menurut situs berita Times of Israel, Otoritas Pertanahan Israel mengatakan UNRWA berhutang kepada mereka "sejumlah 7,3 juta dolar AS (Rp118,7 miliar) karena beroperasi di tanah milik Israel tanpa izin selama tujuh tahun terakhir."
Langkah tersebut muncul menyusul permintaan Menteri Perumahan Yitzhak Goldknopf untuk menggusur UNRWA pada Februari.
Tindakan terhadap UNRWA dipandang bermotif politik, karena para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sudah lama berusaha membubarkan UNRWA agar tidak beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki.
Belum ada tanggapan dari UNRWA maupun pejabat PBB mengenai hal tersebut.
UNRWA didirikan berdasarkan resolusi PBB pada 1949 dan diberi mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi di lima wilayah operasinya yaitu Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Sumber: Anadolu
Baca juga: UNRWA laporkan upaya pembakaran markasnya oleh Israel di Yerusalem
Baca juga: Indonesia kutuk pembakaran Markas UNRWA oleh ekstremis Israel
Baca juga: UNRWA sebut pemukim Israel bakar perimeter kantor mereka dua kali
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2024
