Jakarta (ANTARA News) - Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah bersikap adil terhadap lembaga pendidikan keagamaan dengan menambah alokasi anggaran pendidikan untuk perkembangan madrasah dan pesantren.
"Jumlah siswa madrasah 20 persen dari seluruh siswa sekolah di
Indonesia, tetapi hanya mendapat alokasi anggaran sekitar 12 persen saja," kata Ketua PB NU, Prof Dr Masykuri Abdillah, di sela Pembukaan Rakernas 2006 Lembaga Pendidikan Ma`arif di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang, Banten, Jumat malam.
Masykuri mengatakan, alokasi hingga 12 persen dari total anggaran pendidikan bagi sekolah itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun lalu yang hanya tujuh persen saja.
Alokasi anggaran Depag untuk pendidikan sebesar Rp9 triliun, sudah termasuk gaji guru Rp4 triliun, sehingga tinggal Rp5 triliun yang berhubungan dengan pendidikan, ujarnya.
"Sementara alokasi untuk Depdiknas mencapai Rp36 triliun tidak termasuk gaji guru, karena gaji guru bagi sekolah umum ditanggung daerah terkait otonomi daerah. Jadi masih besar ketimpangan itu," katanya.
Sementara itu, Menteri Agama M Maftuh Basyuni yang juga hadir memberi sambutan mengatakan, pihaknya sudah berjuang untuk memperbesar alokasi anggaran bagi madrasah dan pesantren namun kebutuhan sangat banyak.
"Dari pada diberi langsung besar malah tidak bersyukur dan kufur
nikmat, lebih baik kenaikannya sedikit-sedikit saja," kata Menag.
Ma`arif, lembaga otonom di bawah NU yang menaungi berbagai lembaga pendidikan formal milik anggota NU meliputi sekitar 6.000 sekolah setingkat TK, 12.000 pendidikan dasar dan menengah serta sejumlah perguruan tinggi.
Sebanyak 60 persen merupakan madrasah dan 40 persen sekolah umum yang seluruhnya kebanyakan berdiri di daerah pedesaan dan pelosok.
Sedangkan sekitar 14 ribu pesantren di Indonesia yang kebanyakan
didirikan para kyai NU, diorganisasi Rabithah Mahad Islami, lembaga yang juga bernaung di bawah NU.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006
