Nezar mengatakan bahwa pemerintah mengarahkan Starlink untuk membantu menyediakan layanan telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
"Kondisinya itu diarahkan untuk membantu jaringan telekomunikasi bisa mencapai atau menjangkau daerah-daerah 3T dulu," kata Nezar di Jakarta, Jumat.
Namun, Nezar mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada Starlink.
"Jadi, enggak ada anak emas ya buat Starlink. Dia bisa saja menjangkau kemana saja karena dia satelit. Jadi daerah 3T bisa dijangkau, tapi daerah yang bukan 3T juga bisa dijangkau," katanya.
Dia menekankan bahwa pemerintah berupaya menghadirkan lingkungan berusaha yang adil bagi semua pihak dan memberikan lebih banyak opsi untuk mengakses konektivitas.
Baca juga: KKP uji coba layanan Starlink di kapal pengawas
Baca juga: Kemenkes coba layanan internet Starlink di fasilitas kesehatan
Menanggapi kekhawatiran bahwa Starlink dapat mengancam penyelenggara jasa internet yang sudah ada, Nezar mengatakan bahwa layanan telekomunikasi berbasis satelit yang ditawarkan oleh Starlink bukanlah satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dan telekomunikasi masyarakat.
"Jangan lupa, Starlink itu juga punya kelemahan. Ini bukan seperti obat yang bisa menyelesaikan semua masalah komunikasi kan. Dia tetap bisa menghadapi latensi karena terhalang gedung atau bangunan," kata Nezar.
Pemilik Starlink, Elon Musk, secara simbolis meresmikan layanan perusahaan di Indonesia pada 19 Mei 2024.
Sebagai penyedia jasa internet, Starlink telah mengantongi Hak Labuh Satelit dan Izin Surat Radio Angkasa dengan masa berlaku satu tahun dengan enam jenis perangkat yang telah disertifikasi untuk beroperasi di Indonesia.
Baca juga: SpaceX luncurkan 23 satelit internet Starlink ke luar angkasa
Baca juga: Kemenkominfo pastikan Starlink sudah penuhi syarat sebagai PJI
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2024
