"Bawaslu berkolaborasi dengan semua jenjang kepengurusan NU dan Muhammadiyah dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan, untuk aktif dalam kegiatan pengawasan partisipatif," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Sabtu.
Menurut dia, secara konkret pengawas pemilu akan mengajak pengurus dan anggota NU serta Muhammadiyah untuk aktif dalam pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pilkada serentak 2024.
Didik mengatakan, kerja sama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu penting dilakukan karena potensi kerawanan pemilihan ke depan antara lain politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks atau berita bohong.
"Melalui kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah diharapkan dapat mereduksi praktik politik uang dalam perhelatan Pilkada ke depan," katanya.
Selain itu, kata dia, harapannya sayap organisasi yang ada di NU tersebut dan Muhammadiyah baik itu kelompok perempuan maupun kelompok mudanya dapat ikut aktif dalam pencegahan praktik politik uang serta politisasi sara yang dimungkinkan terjadi.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul Riyanto mengatakan, akan memberikan dukungan terhadap kerja sama pengawasan partisipatif dalam Pilkada serentak 2024 yang dilakukan Bawaslu.
Pihaknya juga mendorong adanya materi khotbah yang memuat bahaya politik uang dan ujaran kebencian dari perspektif agama. Hal ini dirasa akan efektif mengingat materi khotbah akan dapat didistribusikan sampai pelosok dusun di Bantul.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul Arba Riksawan Qomaru mengatakan, Muhammadiyah berharap peran nyata Bawaslu dalam kerja pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ke depan.
Dia mengatakan, sebagai lembaga dakwah amar ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah terus menolak terhadap praktik politik uang dan akan menjadi bagian dari jihad di masyarakat. Karena itu pihaknya mendukung gerakan lawan politik uang yang gencar dilakukan Bawaslu Bantul.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2024
