"Kemarin, kita sepakat mau Bawaslu, Satpol PP dan masyarakat sama-sama menertibkan APK yang memang mengganggu pejalan kaki. Ini sebagai salah satu contoh pelanggaran ketentuan dari peraturan KPU," kata Komisioner Bawaslu Jaksel Ahmad Fahlevi saat ditemui di Jakarta, Senin.
Ahmad menegaskan hal itu sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu 2024, umumnya berhubungan dengan pemilihan presiden dan legislatif (Pilpres dan Pileg), khususnya masalah seputar APK.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, sebaiknya masyarakat tidak perlu saling menunggu untuk menurunkan APK jika masa kampanye telah usai atau melanggar ketentuan.
Oleh karena itu, ia melanjutkan, sebaiknya masyarakat tidak perlu saling menunggu untuk menurunkan APK jika masa kampanye telah usai atau melanggar ketentuan.
Ia juga berharap terkait hal ini agar peraturannya diperkuat karena dalam Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, maupun dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tidak secara khusus disebutkan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu.
Baca juga: KPU DKI: Dharma Pongrekun-Kun belum penuhi syarat dukungan Pilgub
Baca juga: KPU DKI: Dharma Pongrekun-Kun belum penuhi syarat dukungan Pilgub
"Dalam peraturan itu tak ditegaskan yang menertibkan Satpol PP karena penertiban APK itu dikembalikan kepada peserta pemilu," ujarnya.
Padahal, tegasnya, dalam kenyataannya sejumlah peserta pemilu hanya mau memasang APK sehingga dia menilai tetap perlu adanya penegasan peraturan.
Dia juga berharap agar masyarakat juga berinisiatif memberikan laporan kepada Bawaslu jika ditemukan pelanggaran selama kampanye Pilgub DKI tahun ini.
"Saya lebih mengutamakan masyarakat lebih berani untuk melakukan pelaporan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di wilayah," ujarnya.
"Saya lebih mengutamakan masyarakat lebih berani untuk melakukan pelaporan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di wilayah," ujarnya.
Selain APK, dia juga menyoroti hal yang perlu dievaluasi dari pilpres 2024 yakni adanya keterbukaan akses bagi Bawaslu sebagai akses demi menghemat tenaga dan waktu.
Baca juga: KPU DKI mulai petakan TPS untuk Pilgub 2024
Baca juga: KPU DKI mulai petakan TPS untuk Pilgub 2024
Dia juga menambahkan, pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI terkait pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada DKI.
"Kalau rekap kita dikasi akses ke Sirekap, ini tak diberi ke Bawaslu," ujarnya.
Pada pilpres tahun ini, Bawaslu DKI Jakarta telah menertibkan sebanyak 11.949 APK, terdiri dari spanduk, bendera dan baliho serta lainnya.
Pada pilpres tahun ini, Bawaslu DKI Jakarta telah menertibkan sebanyak 11.949 APK, terdiri dari spanduk, bendera dan baliho serta lainnya.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2024
