"Buku sastra yang direkomendasi masuk kurikulum tidak boleh bermuatan SARA, kekerasan fisik/psikis, pornografi, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi," kata Anggota KPAI Klaster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama Aris Adi Leksono, dalam keterangan, di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakannya menanggapi pro kontra publik mengenai dugaan karya sastra bermuatan kekerasan, serta dianggap tidak ramah anak, yang telah direkomendasikan masuk kurikulum.
Kemudian dalam proses pemilihan buku sastra dan perbaikan buku panduan pengguna harus memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Baca juga: KPAI ingatkan pemerintah segera sahkan RPP Kesehatan penuhi hak anak
Ketiga, dalam proses pemilihan buku sastra dan perbaikan buku panduan pengguna sebaiknya melibatkan psikolog anak, agamawan, pemerhati anak, pakar pendidikan, ahli sastra, guru, serta forum anak.
"Setiap proses kurasi, review, uji keterbacaan, serta uji publik harus melibatkan anak, sebagai pihak pengguna buku tersebut," kata Aris Adi Leksono.
KPAI berpandangan sebagaimana amanah Konvensi Hak Anak, serta UU Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dipahami anak.
"Selain itu anak juga wajib mendapatkan perlindungan pada satuan pendidikan, salah satunya dalam bentuk mendapatkan sumber belajar yang ramah; tidak mengandung unsur kekerasan fisik, psikis, seksual, intoleransi, serta diskriminasi." katanya
KPAI menegaskan bahwa dalam UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan telah diatur syarat isi buku, yakni tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak diskriminatif, tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.
"Maka buku sastra yang direkomendasikan harus memenuhi syarat isi tersebut," kata Aris Adi Leksono.
Dia menambahkan bahwa rekomendasi buku sastra masuk kurikulum harus memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Baca juga: KPAI: Menangani kesehatan mental anak harus libatkan banyak pihak
Baca juga: Kuasa hukum korban pencabulan minta KPAI ikut lakukan pengawasan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2024
