"Berbagai indikator pertumbuhan maupun investasi yang menunjukkan confident masyarakat atau confident investor terhadap ekonomi kita ini juga masih cukup bagus. Sampai dengan saat April ini, kita secara postur APBN (anggaran pendapatan belanja negara), inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi maupun investasi itu masih cukup bagus," ungkapnya dalam acara Forum Merdeka Barat 9 secara virtual dengan topik "Menakar Dampak Konflik Timur Tengah bagi Indonesia" di Jakarta, Senin.
APBN pada April 2024 mengalami surplus Rp75,7 triliun dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,33 persen.
Kemudian, inflasi 0,25 persen dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 106,13 pada Maret 2024 menjadi 106,4 pada April 2024, serta realisasi investasi pada kuartal I 2024 sebesar Rp401,5 triliun.
Untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna menghindari guncangan (shock) ekonomi.
Mulai dari pemberian subsidi energi menggunakan APBN mengingat harga minyak naik, bantuan sosial (bansos) reguler terutama terhadap anggota masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4, hingga bantuan pangan.
Dalam konteks menjaga nilai tukar rupiah, pemerintah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka menguatkan kebijakan fiskal dan moneter.
Pertama ialah adanya local currency settlement (LCS) sebagai salah satu upaya memitigasi fluktuasi nilai tukar melalui kerja sama dengan negara-negara mitra dagang untuk memanfaatkan mata uang lokal masing-masing negara dalam melakukan transaksi dagang.
"Jadi (LCS) dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Jepang, dengan Tiongkok, dengan Singapura, dengan Korea Selatan, ini kita lakukan juga. Sehingga, pada saat terjadi dinamika nilai tukar, paling tidak itu termitigasi karena kita memanfaatkan mata uang lokal dari masing-masing mitra dagang kita untuk bisa melakukan transaksi. Ini kita harapan bisa tadi meningkatkan ketahanan (dan efisiensi) ekonomi kita," ujar Ferry.
Mengacu konteks ketahanan sektor eksternal, pemerintah mengeluarkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan ketentuan 30 persen hasil ekspor harus disimpan dalam instrumen mata uang domestik. Kewajiban penempatan DHE SDA hanya berlaku bagi para eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) minimal 250 ribu dolar AS.
"Apabila terjadi guncangan di dalam ekonomi luar negeri atau eksternal, kalau ekonomi domestiknya punya ketahanan yang cukup, ini kita harapkan bisa juga menjaga ekonomi kita (dengan adanya berbagai kebijakan), sehingga investasi yang selama ini sudah masuk Itu bisa terus terjaga bahkan terus meningkat gitu. Sehingga, pada saat terjadi capital outflow misalnya, kita masih terlindungi dari sumber direct investment yang masuk ke kita," ucap dia.
Baca juga: Pemerintah jaga PMI manufaktur demi pertumbuhan ekonomi lima persen
Baca juga: BI terapkan kebijakan insentif likuiditas pacu pertumbuhan kredit
Baca juga: ADB: Pembangunan IKN rangsang pertumbuhan ekonomi
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
