"Kemenko PMK akan mengusulkan praktik-praktik baik program penghapusan kemiskinan ekstrem yang tercakup dalam tiga strategi sesuai Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ke dalam keranjang kebijakan (policy basket)," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK) Nunung Nuryantono dalam temu media di Jakarta, Senin.
Ketiga praktik baik tersebut, pertama, sistem konvergensi dan komplementaritas program-program penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Kedua, yakni sistem penargetan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan ketiga, pembelajaran atau lesson learned dari Program Keluarga Harapan (PKH), Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan lain sebagainya," ujar dia.
Baca juga: Wapres paparkan arahan pacu pemanfaatan dana ziswaf demi umat
Baca juga: Pj Gubernur Jatim optimistis akhir tahun kemiskinan ekstrem nol persen
Baca juga: Bappenas paparkan sejumlah PR untuk turunkan tingkat kemiskinan
Ia mengemukakan, program kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah sesuai jalur atau on the track sehingga bisa menjadi pengalaman yang dapat dibagikan bersama negara-negara G20 lainnya.
"Indonesia ini sudah on the track, karena untuk kemiskinan ekstrem ini data globalnya yang terakhir, sudah bagus trennya tren-nya menurun, mudah-mudahan tahun ini sesuai dengan target," paparnya.
Nunung memaparkan, Kemenko PMK akan terlibat aktif dalam pembahasan tiga draf, yakni inception document, terms of reference and government framework, dan statements of commitment untuk aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan ekstrem.
Ia juga mengemukakan, wilayah di Indonesia Timur masih menjadi fokus utama penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun, secara umum, kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan dan menunjukkan kemajuan positif.
"Sekarang kan kemiskinan ekstrem kita tinggal 1,12 persen per Maret 2024. Mudah-mudahan nanti bulan Juli akan keluar hasilnya bisa di bawah 1 persen, kami optimis kalau bisa di bawah 1 persen," tuturnya.
Baca juga: Bappenas: Kerangka besar RPJMN 2025-2029 hapuskan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Setwapres: Pengintegrasian data kunci dalam penanggulangan kemiskinan
Baca juga: Kepala BKKBN: Pemberdayaan perempuan kunci atasi kemiskinan ekstrem
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2024
