Usulan anggaran tersebut diungkapkan langsung Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat pendahuluan rencana kerja anggaran tahun 2025 dengan anggota Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa.
Suharyanto mengatakan dari Rp1,887 triliun tersebut mayoritas dialokasikan untuk rencana kerja penguatan mitigasi bencana senilai Rp103,250 miliar dan peremajaan atau penyediaan logistik peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia senilai Rp1,7 triliun.
Sejumlah rencana kerja telah disiapkan oleh BNPB mulai dari kebutuhan yang mendesak, seperti pemasangan rambu dan papan informasi bencana pada daerah yang rawan bencana dan pembuatan early warning system antisipasi potensi bencana hidrometeorologi, hingga rencana jangka panjang pemberdayaan masyarakat.
Selain itu untuk pembentukan forum kordinasi mitigasi bencana nasional, program desa tangguh bencana pada 30 desa, penyusunan rekon untuk provinsi baru, penyusunan RPKB untuk provinsi baru, dan pembentukan unit layanan disabilitas pada lima lokasi.
Baca juga: Komisi VIII berkomitmen perjuangkan penambahan anggaran BNPB
"Kondisi peralatan penanggulangan bencana di pusat dan di daerah juga sudah tidak layak pakai lagi dan perlu peremajaan untuk menunjang kesiapsiagaan dalam kondisi darurat," kata Suharyanto.
Dengan begitu Kepala BNPB mengaku sangat berharap kepada Komisi VIII DPR RI bisa menerima usulan anggaran tersebut, karena kemampuan anggaran mereka sangat terbatas untuk melakukan mitigasi kebencanaan nasional.
Hal demikian dikarenakan secara umum pagu indikatif BNPB untuk rencana kerja tahun anggaran 2025 senilai Rp927,574 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sangat drastis sekitar 67,3 persen dari alokasi anggaran 2024.
Bahkan diketahui dari jumlah anggaran kegiatan mitigasi yang dibawahi oleh Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB tersebut hanya mendapatkan alokasi dengan nilai total Rp57,511 miliar yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 dengan total Rp175,676 miliar.
Padahal pihaknya menilai mitigasi bencana adalah hal yang sangat penting, selain penanggulangan dampak bencana, supaya pemerintah mampu menekan dampak kerusakan dan terkhusus jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam.
Baca juga: Kepala BNPB berharap anggaran penanggulangan bencana ditambah
Suharyanto merefleksikan dalam medio Januari-Juni 2024 ini sudah ada sebanyak 860 peristiwa kebencanaan yang membutuhkan perhatian dan penanganan berkelanjutan.
Dua di antara ratusan bencana tersebut menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa yang besar, yakni bencana banjir bandang disertai lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat dan banjir disertai tanah longsor di Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan).
Adapun juga diketahui, berdasarkan analisa tim ahli iklim dan cuaca dalam beberapa bulan ke depan atau setidaknya hingga awal tahun 2025, Indonesia masih berpotensi dilanda bencana alam, bahkan dua bencana sekaligus yakni berupa hidrometeorologi dan kekeringan.
“Kami sudah berupaya secara internal untuk menggeser anggaran ke bidang pencegahan, namun tentu saja kondisi ini masih jauh dari yang diharapkan, maka data kebencanaan itu diharapkan bisa jadi refleksi nyata sebagai landasan usul penambahan anggaran ini,” katanya.
Baca juga: Pemerintah siapkan anggaran penanganan bencana hingga Rp5 triliun
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
