“Kami berharap problem fundamental tersebut menjadi atensi Pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025,” kata Said di Jakarta, Selasa.
Dia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun atau gen Z menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Not Employment, Education, or Training (NEET).
“Anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara harus mampu memberikan keterampilan anak-anak muda kita ini menyongsong masa depan mereka,” ujar dia.
Di samping itu, Said juga menyinggung soal tingkat prevalensi stunting yang masih jauh dari target 14 persen (21,5 persen pada 2023), tingkat kemiskinan ekstrem yang belum dituntaskan, hingga angka kesenjangan sosial atau gini rasio yang masih lebar.
“Kita fasilitasi melalui RAPBN 2025 agar Pemerintah bisa menuntaskannya,” tutur Said.
Lebih lanjut, dia menilai pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu mengubah haluan ekonomi untuk menavigasikan ekspor bernilai lebih tinggi.
Dia merekomendasikan agar insentif pajak atas kebijakan hilirisasi dapat diimbangi dengan kewajiban untuk serapan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan memperluas cakupan industri manufaktur nasional. Hal itu bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah luas bagi kemakmuran rakyat.
“Hilirisasi harus menjadi haluan baru kebijakan ekspor dan pengelolaan devisa. Banggar DPR mendukung Pemerintah lebih tegas dan berani mengubah tata kelola devisa untuk kepentingan nasional,” katanya.
Ketua Banggar juga menyoroti agenda kemandirian pangan dan energi yang belum mencapai target dan sektor energi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
APBN 2025 akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun pembahasannya telah dimulai dan disahkan sebelum pergantian kepemimpinan. Untuk itu, dia meyakini pembahasan mengenai poin-poin di atas menjadi hal yang penting.
“Kami ingin membahas beberapa agenda strategis yang kiranya perlu dilanjutkan di era beliau, sehingga mempermudah pemerintahan beliau melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan program program strategis tersebut,” jelas Said.
Baca juga: Menkeu dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bertemu bahas RAPBN 2025
Baca juga: PLN hitung subsidi listrik 2025 capai Rp83,08 triliun
Baca juga: Kemenkeu fasilitasi ruang fiskal untuk program makan siang gratis
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2024
