Menkopolhukam miliki dua peran dukung prioritas nasional di RKP 2025

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menjelaskan pihaknya memiliki dua peran bagi kementeriannya untuk mendukung prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun Anggaran 2025

Saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ia menyebut dua peran untuk prioritas nasional itu tercantum dalam RKP 2025.

"Peran yang pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dan peran yang kedua yakni memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dalam mengawal pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan, Kemenkopolhukam juga punya tugas utama yaitu sinkronisasi, serta pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
 

Dia menjelaskan prioritas nasional terkait dengan ideologi memiliki arah kebijakan mulai dari penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, pengembangan wawasan kebangsaan, hingga menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

 

Untuk peran terkait prioritas nasional dalam hal reformasi, menurutnya dibagi ke dalam tiga arah kebijakan, mulai dari reformasi politik, reformasi hukum, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.

 

Selain itu, dia pun menyoroti terkait dengan penurunan pagu anggaran belanja Kemenkopolhukam dari sebesar Rp332 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp277 miliar pada tahun 2025.

 

Padahal, kata dia, Kemenkopolhukam memiliki peran penting terkait dengan stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam masa transisi pemerintahan pada tahun 2025, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

 

Untuk itu, dia pun mengusulkan tambahan anggaran bagi Kemenkopolhukam sebesar Rp168 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp445 miliar pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan berbagai kebutuhan yang disampaikannya.

 

"Besar harapan kami agar pimpinan Banggar dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami di tahun 2025," kata dia.