“BKKBN memiliki gerakan ayo ikut ke BKB atau posyandu, dengan mengajak keluarga yang memiliki anak usia dini 0-6 tahun untuk hadir dan memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak (KKA) sebagai salah satu langkah menurunkan angka stunting,” ujar Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya pada Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Hemiliana Dwi Putri dalam webinar yang diikuti di Jakarta, Rabu.
Ia mengungkapkan, capaian gerakan itu terus mengalami peningkatan, dan di tahun 2024, ditargetkan dapat menjangkau 3 juta keluarga.
Ia menyebutkan, berdasarkan Sistem informasi keluarga (Siga) pada April 2024, terpantau sebanyak 1.089.106 keluarga hadir di posyandu, dan sebanyak 1.056.573 anak menggunakan KKA untuk mengukur perkembangannya, mulai dari berat hingga tinggi badan.
Seiring dengan upaya pemenuhan kebutuhan perawatan, pendidikan, dan pengasuhan agar anak berkembang secara optimal, BKKBN juga mengapresiasi 20 ribu kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) yang telah mengintegrasikan pelayanannya dengan kelas ibu hamil, posyandu, pendidikan anak usia dini, atau kegiatan sejenis.
“Kami juga mengimbau 50 ribuan kelompok kegiatan BKB yang belum terintegrasi agar segera menjadi BKB HI,” katanya.
Baca juga: BKKBN: Intervensi penanganan stunting mesti ditarik dari hulu
Baca juga: Haryono Suyono ingatkan pentingnya BKB untuk cetak pemimpin bangsa
Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, menurut dia. perlu berbagai inovasi, dan di tingkat pemerintahan, yang paling dekat dengan kelompok BKB atau posyandu yakni di desa atau kelurahan.
“Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, salah satu indikator yang harus dicapai adalah persentase desa atau kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan dengan target 90 persen di tahun 2024. Sedangkan capaian pada tahun 2023, sudah sebesar 95,09 persen,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan, target desa atau kelurahan bebas stunting telah ditetapkan sebesar 100 persen di tahun 2024 berdasarkan Perpres tersebut, untuk itu, perlu upaya kolaboratif lintas sektor demi mencapai target tersebut.
“Percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan,” tuturnya.
Baca juga: BKKBN gencarkan Program BKB optimalkan penurunan stunting di 1.000 HPK
Baca juga: Bina Keluarga Balita di Sulsel capai 3.338 kelompok
Baca juga: BKKBN: 64 persen balita terpantau perkembangannya melalui BKB
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2024
