"Dengan perjuangan ini kita berharap agar hutan Indonesia dapat dilindungi, khususnya hutan adat dan hutan lindung, dan dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat adat dapat dilibatkan dan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia," kata Billy Mambrasar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Merespons kampanye "All Eyes on Papua” yang menyangkut permasalahan peralihan fungsi hutan adat masyarakat Suku Awyu Papua, Billy menyampaikan tiga rekomendasi kepada Presiden Jokowi melalui pihak Istana Kepresidenan di Jakarta.
Rekomendasi itu ia peroleh berdasarkan aspirasi dari masyarakat adat di Papua Selatan tersebut, agar hutan adat mereka tidak beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.
Pertama, meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau ulang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan yang telah ada.
Baca juga: KLHK apresiasi peran masyarakat adat Papua lestarikan hutan
Baca juga: Tokoh: Realisasi UU masyarakat adat perlu jadi fokus pemimpin terpilih
Hal ini karena menurut Masyarakat adat Awyu, tidak ada konsultasi publik yang melibatkan keseluruhan masyarakat adat hingga mereka memberikan persetujuan tersebut.
Kedua, memberikan pengarahan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) agar menyusun kerangka Pembangunan Tanah Papua secara menyeluruh, dengan memasukkan komponen perlindungan hutan sebagai sumber hidup dan juga perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Ketiga, mendorong konsep pembangunan ekonomi Papua berdasarkan aspirasi masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk di dalamnya, menggerakkan alternatif ekonomi yang bersumber dari industri yang tidak merusak lingkungan, dan menghindari konversi hutan adat dan hutan lindung ke industri kelapa sawit.
Sebagai Stafsus Presiden, Billy Mambrasar pernah terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) No. 111 Tahun 2022 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Dalam proses tersebut, Billy Mambrasar aktif mengadvokasi pembangunan yang menghindari kerusakan hutan lindung dan hutan adat, serta gencar mengingat seluruh pihak, baik pemerintah, maupun swasta, untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan kegiatan mereka.
Sebagai aktivis yang juga merupakan Duta Pembangunan Keberlanjutan Nasional (SDGs), Billy Mambrasar sudah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, dan merancang Investasi Hijau Papua yang sebelumnya sudah pernah diserahkan ke Kemenkomarves.
Baru beberapa hari yang lalu, Billy bertemu dengan Kordinator Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa Perwakilan Indonesia, di Jakarta, dan meminta agar adanya keterlibatan aktif lembaga ini untuk ikut menjaga kelestarian alam Indonesia.
Dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden, Billy mengusahakan agar aspirasi masyarakat adat, khususnya di Papua Selatan, dapat sampai langsung ke Presiden, sehingga dengan arahan strategis Presiden, aspirasi masyarakat adat Awyu dapat ditindak lanjuti.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2024
