"Peran enumerator dalam pengumpulan data sangatlah vital karena data yang terkumpul akan menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan perempuan," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.
Menurut Bintang Puspayoga, enumerator merupakan ujung tombak dalam melakukan SPHPN karena keberhasilan pelaksanaan survei ini sangat ditentukan ketika pengumpulan data.
"Harapan kami survei ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam upaya perlindungan hak perempuan Indonesia," katanya.
KemenPPPA bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Demografi FEB UI (LDUI), dan United Nations Population Fund (UNFPA) melaksanakan bimbingan teknis bagi lebih dari 300 petugas pengumpul data (enumerator dan koordinator lapangan) yang akan melakukan survei SPHPN di 38 provinsi dan 178 kabupaten/kota di Indonesia.
Bimtek ini menjadi tahap awal untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan keterampilan petugas enumerator dalam mengumpulkan data mengenai pengalaman hidup perempuan di Indonesia.
Penguatan dilakukan untuk memastikan kesiapan para enumerator terkait teknis pelaksanaan survei di lapangan dan paling penting membangun kepekaan atau sensitivitas enumerator terhadap pengalaman hidup perempuan yang diungkapkan oleh para responden.
Menteri Bintang Puspayoga berharap nantinya para enumerator juga dapat menjadi agen perubahan yang dapat menyuarakan isu-isu perempuan dan anak di masyarakat agar kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak tidak terulang kembali.
Baca juga: Kementerian PPPA dan BPS sosialisasi pelaksanaan SPHPN dan SNPHAR 2024
Baca juga: Menteri PPPA: Tidak boleh ada satupun perempuan yang alami kekerasan
Baca juga: SPHPN dan SNPHAR diharap jadi dasar pengembangan kebijakan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024
