"Agenda utama dalam kunjungan kerja Wapres Ma'ruf Amin adalah meluncurkan rencana induk percepatan pembangunan Papua yang telah diatur dalam Perpres 24 tahun 2023," katanya di Sorong, Kamis.
Sebab, kata dia, 20 tahun lalu Papua telah melaksanakan pembangunan melalui otonomi khusus (Otsus), namun tidak didukung dengan instrumen master plan untuk mengukur keberhasilan pembangunan selama dua dekade itu.
"Pembangunan sudah berjalan namun kita tidak punya instrumen untuk mengukur keberhasilan pembangunan selama 20 tahun itu," kata dia.
Pada Jumat (7/5), Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan meluncurkan rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIP3). Di dalam instrumen RIP3 ini, antara kementerian lembaga baik di tingkat nasional maupun daerah memiliki satu alat ukur yang sama untuk membangun Papua ke depan.
"Jadi kita akan memiliki satu instrumen, satu pikiran membangun Papua 20 tahun ke depan," ujar dia.
Dia menyebutkan, ada empat misi besar percepatan pembangunan Papua yakni, Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai.
"Kita harap para pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota harus menyatukan visi dan misi untuk membangun Papua. Tidak ada lagi perbedaan," harap dia.
BP3OKP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan percepatan pembangunan di Papua benar-benar berjalan sesuai dengan rencana bersama sejumlah mitra strategis seperti MRP, DPR Otsus, DPR, gubernur hingga bupati dan wali kota serta kementerian/lembaga.
"Jadi kita sama-sama dibantu pakar-pakar nasional, profesional dan akademisi, orang-orang Papua hebat, kita akan bekerja sama membangun Papua," ujar dia.
Percepatan pembangunan Papua, kata dia, juga akan didukung dengan kekuatan masyarakat akar rumput. "Bagaimana kita bicara musyawarah rencana pembangunan mulai dari tingkat kampung naik ke tingkat distrik hingga kabupaten kota sampai provinsi dan bahkan nasional, harus sinkron, supaya kebutuhan pembangunan terpenuhi secara baik," beber dia.
Dia memberikan apresiasi kepada Wapres Ma'ruf Amin yang akan meluncurkan rencana induk percepatan pembangunan Papua sebagai bagian dari upaya dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Baca juga: Tiga arahan Wapres agar ekonomi syariah di Papua Barat Daya optimal
Baca juga: Papua Barat Daya jadi provinsi pertama di tanah Papua bentuk KDEKS
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
