"Sesuai dengan tugas saya dan juga program pemerintah, yang kita benahi sekarang itu tentu sistemnya kemudian landasan-landasannya, milestone-nya" kata Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau permukiman nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.
Ia pun mengungkapkan ada enam pondasi yang dibangun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menggenjot pembangunan DOB Papua.
Fokus pertama, lanjut Wapres, pada pembenahan sistem dan landasan hukum otonomi khusus (otsus) Papua.
"Dengan undang-undang yang baru itu, sudah berubah pengelolaannya, otsus ini. Dana pun juga tidak seluruhnya didrop, tetapi sebagian ada di pusat yang kemudian diturunkan dalam bentuk program. Ada yang grant, itu nanti langsung tidak ada di provinsi, tetapi juga di kabupaten/kota sehingga lebih bisa tersalur," ujarnya.
Kedua, Wapres mengatakan pemekaran wilayah menjadi empat provinsi di Papua, menjadi salah satu langkah strategis berikutnya.
"Kita harapkan dengan -pemekaran empat provinsi- itu pelayanannya lebih bisa langsung karena kalau satu provinsi itu terlalu jauh," ungkap Wapres.
Ketiga, Wapres menjelaskan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung pemerintahan DOB.
"Kantor-kantor gubernur sudah kita siapkan dan sudah dianggarkan, tinggal dibangun, tinggal menunggu kesiapan yang sudah siap langsung dibangun. Artinya, sertifikatnya sudah selesai, tidak ada masalah. Jangan sampai dibangun nanti ada masalah, dipalang gitu kan. Jadi, semuanya clear. Pelepasan haknya clear dan sebagainya," kata dia.
Keempat, Wapres menyatakan bahwa pemerintah juga berfokus pada distribusi aparatur sipil negara (ASN) yang akan dialirkan ke tiap-tiap provinsi baru. Sama halnya dengan penyesuaian beban kerja yang sebelumnya ditanggung oleh provinsi induk kini harus ditransfer ke provinsi-provinsi baru.
"Distribusi ASN yang dulunya terpusat di induk itu, tidak mudah untuk mengalirkan berapa besar yang masuk di provinsi masing-masing, di masing-masing daerah," ujar Wapres.
Kelima, Wapres menekankan pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi anggaran melalui pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disingkat sebagai Badan Pengarah Papua (BPP).
Kelembagaan BPP itu melibatkan keterwakilan tiap-tiap provinsi guna memastikan setiap anggaran memiliki hasil terukur.
"Kita inginkan bahwa anggaran yang turun sekarang itu ada buktinya, ada jadinya. Tidak seperti tidak jelas," kata Wapres.
Terakhir, Wapres menuturkan bahwa fokus akhir ialah penyiapan infrastruktur dan program yang mendukung pencapaian tiga tujuan besar, yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
"Kita siapkan semua untuk menuju tercapainya Papua yang tiga hal itu, Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif," ujar Wapres.
Dengan enam langkah strategis yang telah dibangun tersebut, pemerintah mengharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di Papua dalam waktu yang tersisa sekaligus menyiapkan fondasi yang kokoh bagi pemerintahan mendatang.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA 2024
