"Kebetulan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport, dan sudah hampir 98 persen poin-poinnya sudah disepakati," kata Bahlil, di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan alasan negosiasi perpanjangan izin tambang bagi PTFI hingga 2061 itu dilakukan, karena pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara dari perusahaan tambang terbesar di Indonesia tersebut, melalui akuisisi saham menjadi 61 persen.
Ia beralasan, hal itu guna menghindari terjadinya penurunan pendapatan negara, karena proyeksi produksi hasil tambang PTFI setelah tahun 2035 akan menurun.
"Valuasi Freeport sekarang sudah lebih dari 20 miliar dolar AS, Freeport sekarang kerja sudah di bawah tanah. Saya kemarin pas ke sana, puncaknya di 2035 itu masa produksi, lalu pasca 2035 itu produksinya turun, sedangkan untuk eksplorasi di underground itu butuh waktu 10-15 tahun," kata Bahlil.
Menurut dia, selain penambahan saham PTFI yang awalnya 51 persen menjadi 61 persen, pihaknya turut menekankan dalam poin negosiasi tersebut untuk membangun fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) di Papua, serta peningkatan peran pengusaha lokal dalam mengelola PTFI.
"Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka pada tahun 2035, cadangan tidak akan lagi dihasilkan untuk produksi," kata dia pula.
Sebelumnya, ia mengatakan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Baca juga: Freeport: Pembahasan penambahan saham RI di Freeport butuh waktu
Baca juga: Jokowi: Sebentar lagi Indonesia akan kuasai 61 persen saham Freeport
Baca juga: Freeport: Pembahasan penambahan saham RI di Freeport butuh waktu
Baca juga: Jokowi: Sebentar lagi Indonesia akan kuasai 61 persen saham Freeport
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2024
