Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), yang dikeluarkan di Putrajaya, Minggu, prioritas pertama yang Menlu Malaysia sampaikan dalam pertemuan luar biasa dewan menteri luar negeri Kelompok Negara Berkembang D-8 membahas situasi di Gaza yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada Sabtu (8/6) itu, yakni untuk secara kolektif mendukung seruan gencatan senjata permanen dan efektif, termasuk proposal tiga fase yang baru-baru ini diumumkan Amerika Serikat.
Prioritas kedua, ia mengatakan tidak memberikan bantuan atau pendampingan kepada Israel termasuk transaksi ekonomi apapun yang berkontribusi terhadap pembiayaan militer Israel, dan pendudukan ilegal di tanah Palestina.
Selanjutnya prioritas ketiga, ujar dia, yakni meningkatkan bantuan kemanusiaan, dan memastikan akses yang aman dan tanpa hambatan untuk pengantaran bantuan ke Palestina.
Menurut kementerian tersebut, mengakses Gaza melalui darat dan laut dan memobilisasi bantuan kemanusiaan menjadi tantangan yang harus melibatkan kerja sama dengan negara tetangga dan organisasi internasional.
Prioritas keempat, yakni membangun dan memformalisasi kolaborasi antara negara-negara anggota Kelompok Negara Berkembang D-8 dengan Palestina, dengan tujuan untuk meningkatkan penghidupan dan pembangunan sosial-ekonomi rakyat Palestina, termasuk rekonstruksi negara, sejalan dengan Pasal 19 Piagam D-8. Yang, menurut dia, dapat terlaksana dengan kesepakatan oleh pihak rakyat Palestina.
Malaysia, ujar Mohamad, percaya negara-negara D-8 memainkan peran penting untuk berkontribusi dan memberikan solusi, terkait kekerasan yang sedang berlangsung terhadap Palestina. Penderitaan Palestina lebih dari sekedar posisi kebijakan, itu adalah cermin dari hati nurani kolektif yang menjadi ukuran kemanusiaan.
Malaysia dan negara-negara anggota D-8 lainnya bersama-sama menyatakan solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencari solusi krisis di Gaza, yang dituangkan dalam Deklarasi Pertemuan Darurat yang telah disetujui.
Deklarasi tersebut antara lain mengutuk keras tindakan kekerasan yang terus dilakukan Israel di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina, serta menuntut gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi dan rehabilitasi Gaza setelah mundurnya rezim Israel.
Menlu Malaysia sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, dan saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu kepentingan kerja sama internasional, regional dan bilateral, khususnya mengenai isu Gaza.
Partisipasi Malaysia dalam Pertemuan Darurat itu, menurut Wisma Putra, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dan komitmen tepat negara tersebut dalam memperjuangkan isu Palestina di berbagai platform.
Menlu Mohamad Hasan juga dijadwalkan akan menghadiri KTT “Seruan Aksi: Respon Kemanusiaan Mendesak untuk Gaza” di Yordania pada Selasa (11/6).
Baca juga: Sedikitnya 210 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel
Baca juga: Menlu Retno: Negara anggota D-8 harus bersatu bantu Palestina
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
COPYRIGHT © ANTARA 2024
