Dengan adanya pergantian Kepala Otorita IKN, dia justru ingin terlibat lebih jauh dalam pembangunan itu. Sebagai Mendagri, dia mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.
"Saya bisa menghubungkan dengan cepat (pemerintah daerah) dengan Pak Basuki (Plt Kepala Otorita IKN)," kata Tito usai menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Sejauh ini, menurutnya isu lahan menjadi salah satu permasalahan yang utama dalam pembangunan IKN. Dia mengatakan permasalahan lahan itu pun melibatkan pemerintah daerah.
Dia mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara yakni Makmur Marbun merupakan salah seorang stafnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Pj Gubernur Kalimantan Timur yakni Akmal Malik juga merupakan salah seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendagri.
Baca juga: ATR: Status lahan IKN ada di revisi UU IKN, tinggal penentuan kriteria
Baca juga: Menteri ATR: OIKN segera tuntaskan lahan 2.086 Ha di IKN
Baca juga: Menteri PUPR: Penyelesaian dan status lahan di IKN melalui Perpres
"Jadi saya memiliki hubungan emosional," kata mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu.
Secara pribadi, dia pun mengaku ingin segera pindah ke IKN karena faktor alam yang menjadi daya tarik baginya. Selama bertugas di kepolisian, dia mengaku selalu menikmati jika ditugaskan untuk berdinas di daerah-daerah karena daya tarik lingkungan alam tersebut.
Selain itu, dia pun berpendapat jika ada ASN yang mau dipindahkan ke IKN maka sudah seharusnya bisa segera dipromosikan untuk naik jabatan. Dia mengaku pernah menerapkan hal serupa terkait perpindahan pegawai ketika berdinas di Polda Papua.
"Dulu waktu saya bikin kebijakan di Polda Papua, untuk mendorong orang mau ke Papua, tempat itu dijadikan test case. Berhasil, naik pangkat," ucap dia.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2024
