"Pilihan alternatif tersebut diberikan kepada pemerintah daerah setempat, jika upaya merelokasi penduduk untuk bermukim ke wilayah lain sulit untuk dilakukan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Senin.
Berdasarkan analisa tim ahli BNPB bersama Badan Geologi Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), kata dia, diketahui pembangunan Sabo Dam sangat mungkin untuk dilakukan ketimbang memindahkan penduduk.
Hal demikian dikarenakan berdasarkan pengalaman BNPB, lanjutnya, memindahkan penduduk tidaklah sederhana karena pemerintah juga butuh mempertimbangkan mata pencaharian bagi warga yang dipindahkan itu.
Baca juga: BNPB mulai pemetaan jalur bahaya banjir lahar dingin Gunung Ibu
Terlebih, kata dia, jumlah warga yang akan dipindahkan tidak sedikit yakni lebih dari 10 ribu jiwa untuk satu desa. Sementara berdasarkan analisa tim ahli, setidaknya ada tujuh desa di Halmahera Barat yang penduduknya perlu dipindahkan.
Ketujuh desa tersebut masing-masing berada pada sisi di Barat Laut; Desa Duono. Sisi Utara; Desa Togoruba Sungi, Todoke, dan Barona. Selanjutnya pada sisi Timur; Togoruba Tua dan sisi Barat Daya; Desa Naga.
"Desa-desa tersebut dilintasi lima aliran sungai yang berhulu langsung dari Gunung Ibu. Kondisinya saat ini ditemukan tumpukan tebal material vulkanik endapan dari erupsi gunung api itu mulai dari hulu dan juga hilirnya," kata dia.
Baca juga: BNPB ungkap potensi bahaya bencana banjir lahar dingin Gunung Ibu
Ia menyebutkan bila hujan intensitas deras lalu air yang mengalir bercampur material vulkanik berupa abu dan sebagainya itu, maka akan berbahaya bagi masyarakat.
Dalam hal ini pihaknya merefleksikan dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat pada 11 Mei 2024, yang menimbulkan dampak yang besar 62 jiwa meninggal dunia dan merusak sejumlah jalan dan ratusan unit rumah.
"Manfaat membangun Sabo Dam, material vulkanik dan lainnya akan tertampung dan mencacah aliran air dari hulu ke hilir. Maka hal dinilai upaya alternatif jangka panjang untuk antisipasi dampak banjir itu yang jangan sampai terjadi seperti di Sumatera Barat," kata dia.
Meskipun demikian, ia menambahkan untuk merealisasikan pembangunan Sabo Dam tersebut dibutuhkan pembahasan lebih lanjut yang lebih spesifik antara pemerintah daerah setempat dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR, salah satunya terkait kalkulasi anggaran.
Baca juga: Kepala BNPB tinjau lokasi pengungsi erupsi Gunung Ibu
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2024
