“Transisi energi membuat semuanya berubah. Kita tidak lagi bisa membuat perencanaan berdasarkan historical data karena ke depan parameter dan kebutuhan global ini berubahnya sangat dinamis. Oleh karena itu, sebagai badan usaha milik negara kami ingin memastikan bahwa apapun keputusan corporate action yang kami ambil harus selaras dan sejalan dengan rencana pemerintah, jangka panjang maupun RPJMN,” katanya di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin.
Pihaknya hendak memastikan bahwa ada keselarasan antara perencanaan dari sisi regulator, yakni Bappenas, serta bisnis industri minyak dan gas (migas), sehingga tidak ada keraguan dari para investor untuk berinvestasi secara jangka panjang dalam hal ketahanan energi nasional.
Pertamina disebut sudah mencari dasar hukum untuk melakukan investasi jangka panjang, tetapi belum ada di tingkat kementerian teknis. “Jadi dari kebijakan energi nasional, dari rancangan umum energi nasional, langsung loncat ke RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan)-nya Pertamina. Yang tengah-tengah ini yang bikin gamang (regulasi di kementerian teknis), karena semuanya serba berubah,” ucap dia.
Sebelumnya, Pertamina sempat berupaya meningkatkan kapasitas (double capacity) dari kilang untuk ketahanan energi. Namun, sejak dua tahun terakhir, pemerintah mendorong Electric Vehicle (EV) guna mencapai target nol emisi karbon (zero emission). Artinya, ada perubahan strategi menuju transisi energi, padahal investasi berlangsung secara jangka panjang.
“Jadi sekali lagi, saya ingin ucapkan terima kasih karena nanti bukan hanya kami bisa alignment dengan RPJPN dan juga RPJMN, namun ada juga PKS-PKS dan juga PKS yang dari sisi implementasi. Jadi, bukan hanya penyusunan kebijakan yang kami align-kan, tapi juga kami ikut aktif dalam implementasi dari perencanaan kebijakan tersebut,” kata Nicke.
Dalam kesempatan tersebut, Bappenas dan PT Pertamina (Persero) menandatangani tiga PKS.
Pertama ialah PKS terkait Kolaborasi Perencanaan dan Implementasi Hilirisasi Sektor Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Transformasi Ekonomi Indonesia. Kedua mengenai Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Program Sustainability PT Pertamina (Persero). Terakhir adalah Kolaborasi Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Pembangunan untuk Mendukung Transformasi Indonesia.
Baca juga: Pertamina pastikan kebutuhan energi Sumsel jelang Idul Adha terpenuhi
Baca juga: Simon Aloysius gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2024
