“Tentu kami juga akan konsultasi kepada Presiden terpilih. Kira-kira perlu enggak kita membuat desain besar ini? Formatnya kira-kira seperti apa?” kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa konsultasi tersebut akan dilakukan seiring dengan Tim Perumus Desartada yang sudah dibentuk tetap bekerja untuk membuat rancangannya.
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa Kemendagri telah membuat tim perumus tersebut maupun mengadakan rapat membahas desartada sejak 2022.
Ia mengatakan bahwa rapat dilakukan bersama Kementerian Kesekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
Sementara itu, ia mengaku tidak mudah untuk menyusun desartada, yakni menyusun Indonesia untuk dibagi menjadi berapa provinsi, kabupaten, maupun kota.
“Apalagi permintaannya banyak sekali. Kami mungkin menampung lebih dari 300 usulan-usulan provinsi, kabupaten, kota,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta Komisi II DPR RI untuk membahas secara khusus mengenai desartada yang ideal.
“Karena masukan-masukan sangat banyak dengan beragam alasan. Cukup banyak yang rasional juga,” katanya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan daerah, dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Permintaan tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk meninjau kembali kebijakan moratorium pembentuk daerah otonom baru (DOB).
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2024
