“Kami melihat bahwa hilirisasi migas ini adalah second life-nya Pertamina. Kalau selama ini crude oil (minyak mentah) dan gas itu dijadikan bahan baku, paling maksimum jadi BBM (Bahan Bakar Minyak). Namun ke depan, opsi untuk bahan bakar dan bahan baku ini menjadi banyak dan lebih diutamakan yang low carbon product (produk rendah karbon),” ujarnya di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Bappenas dan PT Pertamina (Persero) menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Pertama ialah PKS terkait Kolaborasi Perencanaan dan Implementasi Hilirisasi Sektor Minyak dan Gas Bumi dalam Rangka Transformasi Ekonomi Indonesia. Kedua mengenai Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Program Sustainability PT Pertamina (Persero). Terakhir adalah Kolaborasi Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Pembangunan untuk Mendukung Transformasi Indonesia.
Menurut dia, PKS terkait hilirisasi migas, terutama ke arah industri kimia, sangat penting untuk dilakukan.
“Saya ingat Bu Winny (Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti) selalu mengatakan bahwa kalau kita ingin jadi negara maju, maka ada dua yang harus dibangun, ada industri kimia, yang kedua adalah industri besi dan baja. Nah, kami bisa berkontribusi di industri kimia karena dari crude oil (minyak mentah) ini bisa jadi petrochemical (petrokimia). Dari gas bisa jadi gas ke chemical, dari nabati yang hari ini hanya berhenti jadi bahan bakar ini juga bisa menjadi oil chemical,” ucap dia.
Dengan membangun industri kimia, lanjut Dirut Pertamina, maka akan terjadi peningkatan nilai tambah ekonomi, pertumbuhan ekonomi hijau, serta mendorong akselerasi transisi energi.
“Jadi ini semua memberikan multiplier effect (efek berganda) yang sangat besar. Jadi hilirisasi ke arah chemical ini menjadi risk mitigation (mitigasi risiko) secara jangka panjang bisnisnya Pertamina,” kata Nicke.
Sebagai gambaran, kegiatan Public Service Obligation (PSO) yang dilakukan Pertamina Group untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) per tahun 2023 mencapai Rp374 triliun.
Selain itu, terjadi peningkatan penyerapan sekitar 4,1 juta orang tenaga kerja baru yang serap dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional itu sekitar Rp702 triliun.
“Itu kami belum melakukan hilirisasi. Kalau kami melakukan hilirisasi, tentu ini akan lebih besar lagi. Ini baru dari business as usual. Jadi kami yakin, dengan nanti kolaborasi, koordinasi aligment dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) akan bisa membuat kita lebih efektif lagi mendorong industri-industri yang bisa create job, bisa meningkatkan PDB nasional,” ucap Dirut Pertamina.
Untuk PKS yang berkaitan dengan energi berkelanjutan guna menguatkan ketahanan energi, akan ditekankan secara kewilayahan, tidak hanya secara nasional.
Terakhir, Bappenas dan Pertamina juga bakal mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Sustainability Academy dan Sustainability Center agar mampu menciptakan peluang bisnis semakin beragam.
Baca juga: Jokowi: Ekspansi Pertamina dan Bulog ke luar negeri demi proses bisnis
Baca juga: Pertamina komit garap proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter
Baca juga: Proyek DME disepakati, Menteri: Ini milestone hilirisasi batu bara
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2024
