"Prinsipnya pungutan wisatawan asing tidak membuat gaduh dulu karena ini merupakan tahap awal. Kita evaluasi terus dan ke depan dilakukan berbagai cara untuk memaksimalkan pungutan," kata Mahendra Jaya di Denpasar, Senin.
Ia mengaku bersyukur bahwa Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan untuk memungut pungutan wisatawan asing sejak 14 Februari 2024.
"Kami terus mensosialisasikan kepada setiap wisman yang datang ke Bali," ucapnya.
Terkait peruntukan pungutan asing tersebut, menurut dia, akan digunakan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya di Bali.
"Pungutan ini belum ditentukan untuk apa saja (secara detail), di APBD Perubahan baru akan dibahas . Pungutan ini harus kami pertanggungjawabkan bukan saja pada masyarakat Bali, tetapi pada dunia," ujar Mahendra Jaya.
Meskipun fokus awal dana pungutan wisatawan asing untuk pelestarian alam dan budaya yang ada di Bali, Mahendra Jaya mengatakan mungkin saja ke depan juga bisa memenuhi masukan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara agar pungutan tersebut digunakan untuk membantu pemeluk agama Hindu di luar Bali.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan ada beberapa kendala di lapangan yang ditemukan setelah aturan pungutan wisatawan asing ini diberlakukan.
"Salah satunya adalah tidak memungkinkannya dipasang alat auto scanner gate di bandara untuk memastikan wisatawan yang datang ke Bali sudah bayar atau belum," ucapnya.
Pihaknya mencatat terhitung dari 14 Februari 2024 hingga saat ini pungutan wisatawan asing yang sudah terkumpul sebanyak Rp114,6 miliar.
"Demikian pencapaian sekarang, terus dilakukan evaluasi sehingga kami mencoba melakukan monitoring evaluasi ke beberapa daya tarik wisata. Sosialisasi tersebut sekaligus untuk menyampaikan wisatawan sudah bayar atau belum dan ternyata sebagian besar sudah bayar," katanya.
Baca juga: Wali Kota Denpasar usulkan dana pungutan wisman bantu umat Hindu
Baca juga: Pemprov Bali mulai gunakan uang pungutan wisman di APBD Perubahan 2024
Baca juga: Pemprov Bali kecualikan tujuh kategori WNA kena pungutan wisman
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
