"Pendekatan ini kami pilih sebagai alternatif mendapatkan keuntungan fiskal tanpa harus merusak lingkungan. Misalnya, pemanfaatan sumber daya alam kita untuk eco-tourism dan sebagainya," kata Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Senin.
Baca juga: BSN sebut standarisasi CCS dukung penerapan Nilai Ekonomi Karbon
Skema itu dinilai memberikan efek berganda. Sebab selain pendapatan daerah, juga memberikan kontribusi positif pada lingkungan.
Komitmen itu telah dijabarkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Trenggalek 2025-2045.
Baca juga: OJK sebut volume perdagangan karbon capai 572.064 ton per April 2024
Mengambil tema net zero carbon, langkah itu untuk mendukung target net zero emission nasional pada 2060.
"Arah kita ke sana, menuju net zero carbon," kata Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Arifin.
Baca juga: KSP bentuk satgas percepatan implementasi perdagangan karbon
Secara garis besar, kerangka RPJPD itu membahas teknis perdagangan karbon. Mulai dari penghitungan serapan karbon baik di kawasan kehutanan, pesisir hingga di kawasan karst. Termasuk konsep penentuan baseline emisi karbon, gas metan yang dikeluarkan baik dari sektor transportasi, industri, energi dan rumah tangga.
"Itu yang kami susun, apa langkah-langkahnya," imbuhnya.
Baca juga: Menteri LHK: Integritas lingkungan penting dalam perdagangan karbon
Meskipun belum dihitung, secara garis besar Mas Ipin sapaan akrabnya menyebut Bumi Menak Sopal sebutan lain Trenggalek sudah FOLU (Forest and Other Land Use) net sink.
Artinya tingkat serapan emisi sama dengan atau lebih tinggi dari karbon emisi yang dikeluarkan.
"Angka kasarnya, angka awal belum kami survei. Sebenarnya kita sudah net sink. Emisi yang diserap sama yang dilepas itu seimbang," ujarnya.
Baca juga: Pj Gubernur: Kaltim bakal pimpin penegakan perdagangan karbon RI
Mas Ipin menyebut Trenggalek mengeluarkan gas karbon sekitar 3 juta ton equivalent per-tahun.
Sementara, kata Mas Ipin, penyerapan emisi di Trenggalek mencapai sekitar 27 juta ton equivalent per tahun.
Baca juga: PLN Indonesia Power dukung target NDC melalui perdagangan karbon
Hal itulah yang ingin dimonetisasi untuk menjadi pundi-pundi pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek.
"Kita surplus. Itu yang ingin kita monetisasi yang harapannya jadi berkah bagi masyarakat dengan cara menjual karbon atau karbon trading," katanya.
Baca juga: AHY: Revisi PP HGU perdagangan karbon tahap konsultasi publik
Untuk diketahui, Indonesia memulai kredit karbon perdananya pada 26 September 2023.
Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan, perdagangan karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia melalui IDXCarbon.
Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, dalam Pasal 1 ayat (6) disebutkan perdagangan karbon adalah jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2024
