Kemkominfo: Media berperan bangun narasi disabilitas berdaya 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menekankan adanya peran strategis media dalam membangun narasi yang memberdayakan penyandang disabilitas sekaligus turut mendukung pemenuhan hak-hak fundamental sebagai individu.

“Karena itu media memainkan peranan strategis untuk membangun narasi yang memberdayakan penyandang disabilitas dan mendukung hak-hak fundamental mereka sebagai manusia,” ujar Wamenkominfo, Nezar Patria dalam kegiatan “Diseminasi dan Publikasi Hasil Penelitian Pemberitaan Kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas” yang diselenggarakan Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pelaku UMKM disabilitas pun siap berdaya

Ia menilai kompleksitas persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas tidak lepas dari stigma yang masih melekat di masyarakat mengenai disabilitas.

Ia menerangkan minimnya literasi dalam bentuk publikasi maupun pemberitaan mengenai para penyandang disabilitas dan keberhasilannya di media arus utama menjadi salah satu penyebab masih melekatnya stigma mengenai disabilitas di masyarakat.

Nezar menambahkan penyebab lainnya adalah tidak jarang konten pemberitaan maupun publikasi mengenai penyandang disabilitas justru menggunakan pilihan kata yang tidak membangun citra disabilitas berdaya.

Baca juga: Mewujudkan penyandang disabilitas berdaya saing melalui Cafebilitas

Baca juga: Kemkominfo dorong pelaku UMKM disabilitas terlibat di ekonomi digital

“Tidak jarang kita menemui konten yang justru membangun citra mereka sebagai orang yang tidak beruntung. Hal ini ditambah dengan minimnya edukasi dan literasi di tengah masyarakat tentang penyandang disabilitas. Persepsi ini tentunya merugikan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengajak insan media, tidak terkecuali wartawan, editor maupun pemilik media untuk ikut ambil bagian dalam menyuarakan hak penyandang disabilitas melalui produk pemberitaan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.