Menurutnya, pengelolaan anggaran program dalam APBN tidak bisa hanya mempertimbangkan jangka pendek, tetapi perlu mencari keseimbangan berbagai program yang urgen dan penting hingga jangka panjang.
“APBN itu harus dijaga dari sisi kesehatannya dalam jangka menengah-panjang, supaya dia tetap menjadi instrumen yang bisa menjawab masalah pembangunan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa.
Pernyataannya tersebut merespons pertanyaan anggota DPD RI mengenai kemungkinan ada penyesuaian anggaran melalui APBN-Perubahan (APBN-P) yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga: Menkeu sebut pengelolaan defisit APBN RI lebih baik dari negara lain
Sri Mulyani mengatakan mekanisme APBN-P tidak diatur dalam undang-undang (UU) sehingga menjadi diskresi dan kewenangan pemerintahan baru.
Meski begitu, dia memastikan hingga sejauh ini pembahasan mengenai APBN 2025 turut berkoordinasi dengan tim yang diusulkan oleh Prabowo.
“Kami mencoba memahami dan mendesain dengan berbagai program dan janji pemerintahan mendatang, namun juga menjaga kesehatannya. Karena di sisi lain, jangan sampai untuk mengakomodasi begitu banyak persoalan, APBN dipaksa melakukan di luar kemampuannya, sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” tutur Menkeu.
Baca juga: Menkeu: Utang 2025 perlu disikapi dengan hati-hati
Dia mencontohkan Argentina yang beberapa kali mengalami krisis karena APBN yang tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya membuat negaranya mengalami kemunduran dalam 100 tahun terakhir.
“Ini artinya, perlu alat yang kapasitasnya mampu menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan. Tentu semuanya urgen, tapi tetap harus ada keseimbangan dengan disiplin. Ini yang akan kami coba untuk terus berkoordinasi. Karena APBN ditetapkan melalui proses politik, maka kami juga harus melalui proses politik yang sesuai,” tutup Sri Mulyani.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024
