"Kita harus concern terhadap data pemetaan di daerah karena dengan data itu intervensi-intervensi kebijakan mengelaborasi kolaborasi antarpemda juga mulai harus dibangun," kata Pelaksana Harian Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri Gatot Tri Laksono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Gatot Tri Laksono saat berdiskusi dengan akademisi Universitas Indonesia Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro di Studio BSKDN, Jakarta, Jumat (7/6).
Menurutnya, kedua isu krusial tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya terus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan inflasi hingga menurunkan angka stunting.
"Permasalahan inflasi, stunting, kepadatan penduduk ini perlu (disikapi dengan) kebijakan yang tepat. Tugas kami memberikan rumusan kebijakan kepada pimpinan. Untuk itu, diskusi kali ini sangat penting menambah pengetahuan kita terkait berbagai isu strategis saat ini," ujarnya.
Baca juga: Mendagri minta pemda tak terlena meski inflasi nasional terkendali
Sementara itu, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Prof. Bambang Brodjonegoro menyatakan sepakat bahwa untuk mengatasi inflasi dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Inflasi dalam kebutuhan pokok, seperti beras, terjadi bukan hanya karena produksi yang menurun, melainkan juga dapat diakibatkan oleh distribusi yang terganggu.
Bambang menegaskan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga Kementerian Perdagangan sangat penting. Dengan begitu, produksi beras dan distribusinya dapat berjalan dengan baik sehingga tidak mengganggu stabilitas harga pangan.
"Kalau ada upaya serius dari pemda untuk mengarahkan, yaitu dibantu oleh Bulog, Kementerian Perdagangan, supaya berasnya lebih cepat tersebar paling tidak dalam satu wilayah provinsi," ujar Bambang.
Baca juga: Jelang Idul Adha, Kemendagri minta pemda cek harga untuk tekan inflasi
Sejalan dengan itu, Bambang menuturkan kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan guna mengupayakan penurunan angka stunting secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat dampak stunting yang luas terhadap perkembangan masa depan bangsa.
Dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak hanya peran Kementerian Kesehatan, tetapi peran Kementerian Pertanian juga dibutuhkan guna menghasilkan bahan pangan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
"Jenis makanannya itu sendiri penting, untuk bisa kita menyediakan gizi yang cukup. Jadi, perlu ada keterlibatan Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan satu lagi karena stunting itu sangat terkait dengan kandungan gizi dalam makanan yang kita tanam dan kita panen," jelasnya.
Baca juga: Mendagri ingatkan pemda jaga inflasi di tengah instabilitas global
Baca juga: Kemendagri imbau pemda optimalkan upaya pengendalian inflasi
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
