"Kita sudah membahas terkait persiapan Pilkada 2024 mendatang. Nantinya pemadaman data, kesiapan data, kesekretariatan, dan rencana pelantikan badan ad hoc," kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Jakarta, Rabu.
Dhany menyebut badan ad hoc ini berada di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
"Ini juga sudah kita akomodir termasuk tempat-tempat penyimpanan logistik. Itu juga bisa kita sepakati bersama," ujar Dhany.
Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menjamin hak politik warga terdampak penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Insyaallah, hak politik mereka tetap terjamin. Itu tidak mematikan hak politik dan ini juga membantu dalam proses pemilihan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin kepada wartawan di Jakarta.
Budi mengatakan penonaktifan NIK warga Jakarta yang berdomisili luar Jakarta bermanfaat. Salah satunya guna mengurangi jumlah golongan putih (golput) dalam pilkada mengingat para pemilih nantinya lebih dekat dengan tempat pemungutan suara (TPS) mereka.
"Jadi mereka (tidak) seperti pemilu (pilpres), pulang ke rumah orang tuanya, bawa mobil. Macet. Ini kan juga enggak bagus. (Penataan NIK) Malah memudahkan dan juga proses demokrasinya akan jauh lebih baik," kata Budi.
Baca juga: PKB DKI resmi calonkan Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta
Baca juga: AHY: Demokrat perlu waktu untuk Pilkada DKI, Jabar, dan Jateng
Baca juga: KPU DKI kembali memverifikasi administrasi berkas bacalon perseorangan
Baca juga: PKB DKI resmi calonkan Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta
Baca juga: AHY: Demokrat perlu waktu untuk Pilkada DKI, Jabar, dan Jateng
Baca juga: KPU DKI kembali memverifikasi administrasi berkas bacalon perseorangan
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2024
