Sebanyak 266 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua resmi dialihkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) setempat.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo di Jayapura, Kamis mengatakan, pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama pada beberapa waktu lalu.
“Di mana kami dalam hal ini Pemprov Papua telah menyerahkan sebanyak 1.000 data CPNS dan PPPK untuk bertugas di kementerian tersebut, namun pada tahap satu yakni 266 orang,” katanya.
Baca juga: BPN gandeng APH cegah sengketa tanah di Papua Barat
Baca juga: BPN gandeng APH cegah sengketa tanah di Papua Barat
Menurut Yohanis, untuk itu pihaknya telah memberikan pengarahan tentang pengalihan CPNS dan P3K agar dapat dipahami para pegawai tersebut sebelum akhirnya bekerja di tempat yang baru.
"Saat ini 266 pegawai sedang melakukan magang terlebih dahulu di Kementerian Pertanahan Papua sambil menunggu masa CPNS berakhir pada Desember 2024 dengan begitu saat bekerja dapat lebih nyaman,” ujarnya.
Baca juga: Kepala Kantor Pertanahan Jayapura penuhi panggilan KPK
Baca juga: Kepala Kantor Pertanahan Jayapura penuhi panggilan KPK
Dia menjelaskan, pengalihan pegawai tersebut merupakan bagian dari pengembangan karir para ASN ke tempat tugas baru dengan demikian pihaknya berharap agar para pegawai tersebut dapat berkontribusi positif di kementerian yang kini menjadi tempat tugasnya.
"Intinya kami tidak melempar para pegawai ke sana, sebaliknya mereka diberi tanggung jawab lebih dalam membangun Tanah Papua yang lebih baik lagi,” katanya.
Baca juga: KPK periksa staf Badan Pertanahan Jayapura saksi kasus Lukas Enembe
Baca juga: KPK periksa staf Badan Pertanahan Jayapura saksi kasus Lukas Enembe
Dia menambahkan, sehingga harapan Pemprov setelah di sana para pegawai cepat melakukan penyesuaian dengan tugas baru, kerjalah dengan baik serta berikan kontribusi positif untuk pembangunan Papua ke depan .
“Saat ini kami masih menggaji para CPNS dan PPPK namun nanti pada 2025 atau setelah diserahkan, maka gaji dari Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Baca juga: Menko Polhukam kirim tim ke Maluku dan Papua selesaikan konflik tanah
Baca juga: Pencaker minta Pemprov akomodasi OAP 100 persen pada penerimaan CPNS
Baca juga: Polda tetapkan delapan tersangka pemalsuan dokumen CPNS Papua Barat
Baca juga: Menko Polhukam kirim tim ke Maluku dan Papua selesaikan konflik tanah
Baca juga: Pencaker minta Pemprov akomodasi OAP 100 persen pada penerimaan CPNS
Baca juga: Polda tetapkan delapan tersangka pemalsuan dokumen CPNS Papua Barat
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2024
