Dalam rapat kerja (raker) bersama Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Uno di Jakarta, Kamis, Komisi X DPR menyetujui pagu indikatif kementerian tersebut pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 senilai Rp1,77 triliun sekaligus menyetujui usulan penambahan pagu indikatif sebesar Rp3,05 triliun, sehingga total menjadi Rp4,82 triliun.
"Komisi X akan menyampaikan usulan pagu indikatif tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan mengharapkan anggota Komisi X DPR RI yang berada di Banggar untuk memperjuangkan alokasi anggaran penambahannya," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Kamis.
Apabila dirinci, jumlah pagu indikatif sebesar Rp1,77 triliun yang telah disepakati itu terdiri atas alokasi untuk satuan kerja (satker) pusat sebesar Rp1,19 triliun, tugas pembantuan sebesar Rp29,65 miliar, badan pelaksana otorita sebesar Rp73,3 miliar, dan UPT pendidikan tinggi bidang pariwisata sebesar Rp473,3 miliar.
Syaiful memandang bahwa tulang punggung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tema Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, terletak pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun, dia menyayangkan tema tersebut tidak tercermin dalam alokasi pagu indikatif untuk Kemenparekraf/Baparekraf.
"Pada kesempatan ini berulang-ulang kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam karena alokasi pagu indikatif yang didapatkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf, menurut kami, tidak menjadi bagian cermin dari tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Sandiaga mengatakan bahwa pagu anggaran yang ditetapkan ini mengalami penurunan yang sangat dalam hampir 50 persen atau tepatnya 49,96 persen dari pagu anggaran tahun 2024.
"Dengan 1,7 triliun, pagu indikatif ini tentunya sangat kita lihat penurunan dalam alokasi per satker. Dan, bisa kita lihat bahwa pembagiannya sangat minim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata dia.
Sandiaga menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,05 triliun akan teralokasi pada masing-masing satker dengan fokus pada isu utama pada peningkatan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta destinasi dan beberapa program unggulan seperti program desa wisata.
"Sehingga, nanti memberikan kemudahan bagi pemerintahan selanjutnya, terutama menteri yang nanti akan memimpin, untuk menjalankan program sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia agar penguatan wisata kita bisa membuka lapangan usaha dan lapangan kerja," kata dia.
Sandiaga menambahkan peran fasilitasi pendampingan akan terus dilakukan oleh kementeriannya sampai pada penyelesaian pembangunan fisik di politeknik pariwisata (poltekpar). Apabila hal ini tidak dipenuhi, kata dia, maka akan berdampak kepada penurunan kinerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Sesuai dengan rapat minggu lalu, kami telah memetakan kinerja ini bukan hanya dari jumlah wisatawan, tapi juga jumlah dampak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, angka Rp3 triliun sekian (tambahan pagu anggaran) untuk tahun anggaran 2025 ini telah kami tuangkan di surat resmi yang telah kami ajukan kepada Menteri Keuangan," katanya.
Baca juga: Kemenparekraf ajukan tambahan pagu anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun
Baca juga: Kemenparekraf: Pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,29 triliun
Baca juga: DPR RI setujui anggaran definitif Kemenparekraf 2024 Rp3,53 triliun
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
