Hal itu, kata Dede, dapat dilakukan melalui riset yang dilakukan oleh poltekpar, sehingga menghasilkan cetak biru (blueprint) atau kerangka pengembangan pariwisata di wilayah-wilayah potensial.
"Kami melihat perlu ada supporting terhadap blueprint-blueprint daerah yang ingin mendorong sektor pariwisata. Dan, itu mungkin bisa dibantu melalui riset-riset yang ada di poltekpar-poltekpar untuk bisa membantu daerah-daerah yang ingin mengembangkan," katanya dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR dengan Menparekraf Sandiaga Uno di Jakarta, Kamis.
Dede mengatakan bahwa rata-rata daerah tidak memiliki blueprint atau masterplan terhadap rencana-rencana pengembangan pariwisata.
Menurut dia, poltekpar seyogianya bisa bekerja sama dengan daerah-daerah yang punya potensi pariwisata namun tidak memiliki sumber daya (resources) untuk melakukan riset.
Dia mencontohkan Pulau Bintan yang berada di Kepulauan Riau, dengan pembangunan berkelanjutannya, memiliki peluang bagus untuk menjadi tujuan wisatawan yang akan berangkat ke Singapura.
"Kita tahu Bintan ini masih terkenal dengan golfnya, juga mungkin dengan ada resornya. Tetapi, pada dasarnya, ini punya potensi untuk mengambil turis-turis yang berdatangan ke Singapura karena jarak yang dekat," kata Dede.
Di sisi lain, dia juga berharap pemerintahan baru yang akan datang memiliki perhatian terhadap ekonomi kreatif yang dapat menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi penghasil devisa yang besar bagi negara.
"Tentu, kita berharap kerja sama antara pihak Kemenparekraf dengan Komisi X DPR bisa membantu mendorong agar mindset negara kita ini shifting (berpindah), dari sebelumnya ekonomi yang based on natural resources menuju kepada ekonomi yang based on human resources," ujar dia.
Pada kesempatan itu, Dede turut mengapresiasi kinerja Kemenparekraf. Walaupun tidak memiliki anggaran yang terlalu besar, menurut dia, Kemenparekraf mampu membuat program-program kreatif bersama masyarakat dan mitra.
Dia pun berharap kinerja yang baik ini dapat terus berlanjut hingga di masa mendatang.
Dalam raker tersebut, Komisi X DPR menyetujui pagu indikatif Kemenprekraf pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 senilai Rp1,77 triliun sekaligus menyetujui usulan penambahan pagu indikatif sebesar Rp3,05 triliun, sehingga total menjadi Rp4,82 triliun.
Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pagu anggaran Rp1,77 triliun mengalami penurunan yang sangat dalam hampir 50 persen atau tepatnya 49,96 persen dari pagu anggaran 2024.
Usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,05 triliun, kata Sandiaga, akan teralokasi pada masing-masing satker dengan fokus pada isu utama pada peningkatan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta destinasi dan beberapa program unggulan seperti program desa wisata.
"Sehingga, nanti memberikan kemudahan bagi pemerintahan selanjutnya, terutama menteri yang nanti akan memimpin, untuk menjalankan program sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia agar penguatan wisata kita bisa membuka lapangan usaha dan lapangan kerja," kata dia.
Sandiaga menambahkan peran untuk memfasilitasi dan memberikan pendampingan akan terus dilakukan oleh kementeriannya sampai pada penyelesaian pembangunan fisik di poltekpar.
Apabila hal ini tidak dipenuhi, menurut Sandi, maka akan berdampak kepada penurunan kinerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
Baca juga: Menparekraf membuka seleksi bersama Poltekpar tahun ajaran 2024/2025
Baca juga: Menparekraf: Poltekpar bentuk tim untuk kembangkan kurikulum
Baca juga: Poltekpar Bandung kembali raih akreditasi Unggul
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
