Survei itu dilakukan dengan pengisian kuesioner dan diskusi grup terpumpun (FGD) di Kota Gorontalo, Kamis.
Kelompok Kerja Bidang Hukum Dewan Pers Dian Andi Nur Azis di Gorontalo, Kamis mengatakan survei IKP 2024 bertujuan untuk mengukur sejauh mana eksistensi kemerdekaan pers di Indonesia.
Pers menjadi sarana berbagai perspektif masyarakat, kontrol sosial dan penyambung aspirasi publik.
"Di tengah media sosial yang berkecambah, pers masih dan bahkan semakin diperlukan sebagai media rujukan informasi yang terverifikasi. Mengingat sampai saat ini pers masih menjadi aktor penting penyampaian informasi pemerintah dan masyarakat secara umum," kata Andi.
Baca juga: Ketua Dewan Pers: Indeks Kemerdekaan Pers cenderung meningkat
Karena itu, survei IKP sudah dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini.
Pada awalnya survei ini baru melibatkan 15 provinsi dan tahun ini dilakukan di 38 provinsi.
Ada 20 indikator dengan 62 pertanyaan yang harus dijawab dan dijelaskan oleh informan ahli.
"Informan ahli yang dipilih berdasarkan populasi daerah itu. Untuk Gorontalo, ada sembilan informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, humas pemda, akademisi, ketua-ketua organisasi pers dan pengusaha media," katanya.
Diketahui IKP Provinsi Gorontalo tiga tahun terakhir cenderung naik.
Pada Tahun 2021, 2022, 2023 IKP Gorontalo masing-masing di angka 73,87, 75,61 dan 78,63. Berada di atas rata-rata nasional Tahun 2023 di angka 71,57.***
Baca juga: Provinsi Kepri raih indeks kebebasan pers terbaik se-Indonesia
Baca juga: Ilmuwan: Kebebasan pers hadapi berbagai tantangan di era digital
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2024
