"Karena apa? Interaksi antara penyelenggara dengan peserta pemilu akan sangat intens," kata Heddy pada Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc Pilkada Tahun 2024 di Manado, Jumat.
Menurut dia, penyelenggara pemilu pasti kenal dengan calon gubernur dan wakil gubernur, kenal dengan calon wali kota dan wakil wali kota, bupati dan calon bupati.
"Inilah yang membuat interaksi kedekatan penyelenggara dengan peserta," katanya.
Ini yang kadang-kadang, menurut dia, bila si penyelenggara pemilu tidak punya integritas yang kuat, tidak punya kepribadian yang tangguh, bisa terpengaruh dan ujungnya minimal ada pelanggaran etik.
Bahkan,kata dia, banyak diantaranya yang sudah terbukti ada pelanggaran hukum tapi juga administratif, ujarnya.
"Nah ini yang harus kita jaga bersama. Bapak-ibu saya yakin, para peserta pemilu berusaha sekuat tenaga untuk mendekati penyelenggara pemilu karena bapak ibu nantinya yang menentukan. Meskipun kalau istilahnya ketua KPU sekedar melayani, tidak menurut saya, tapi juga menentukan kualitas pemilu bagus atau tidak," sebut Heddy.
Kualitas pemilu itu bagus atau tidak, lanjut Heddy tergantung penyelenggaranya, pesertanya, serta pemilihnya.
Heddy mengatakan, pemilih kita memang partisipatif bahkan angkanya menunjukkan 80 persen lebih, "Tapi apakah pemilih kita cerdas? Mari kita diskusi bersama. Saya kira kita berpendapat bahwa pemilih kita belum cerdas dalam menentukan pilihan."
Karena itu, menurut Heddy diperlukan kampanye, termasuk kampanye regulasi dari KPU, kampanye DKPP dan kampanye tentang peraturan administrasi dari Bawaslu, juga kampanye program dari peserta pemilu.
Baca juga: Lugito: Tugas utama DKPP menjaga marwah
Baca juga: DKPP kembali periksa Hasyim Asy'ari dalam sidang tertutup
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024
