Jakarta (ANTARA News) - Hutang Indonesia kepada pihak asing saat ini telah mencapai 131 miliar dolar AS akan dapat dikurangi bila perusahaan minyak bumi dan gas (migas) dikelola secara benar tanpa KKN karena dapat mendatangkan devisa yang cukup besar.
"Saat ini hutang kita semakin bertambah dan bunga yang membengkak, bila perusahaan migas dikelola secara benar, hutang itu dapat berkurang," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Drajat Wibowo di Jakarta, Selasa.
Wibowo mengatakan masalah tersebut dalam seminar bertajuk "KKN, Implikasi (Bisnis, Politis, Moral), Proses dan Tindak Lanjut Hukumnya" di sebuah hotel berbintang di bilangan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Seminar tersebut diselengarakan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang merupakan gabungan dari SP Pertamina di seluruh unit kerja di Indonesia.
Pembicara lain dalam seminar itu adalah Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Teten Masduki, mantan Ketua MPR RI, Amin Rais, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua.
Menurut dia, hutang Indonesia sebesar 131 miliar dolar AS sedangkan cadangan devisa hanya sebesar 37 miliar dolar AS, ini merupakan berbanding terbalik.
Padahal sumber daya migas melimpah di negara ini terutama berada di Sumatera, dan Kalimantan, tapi tidak dikelola dengan baik dan mengandung unsur KKN, katanya.
Dia memberi contoh negara Rusia yang mampu membayar lunas hutang dengan tepat waktu, dan dana untuk melunasi terbesar diperoleh dari sektor migas.
Demikian pula di Venezuela (Amerika Selatan), saat ini, negara itu mampu membayar lunas seluruh hutang, bahkan dapat memberikan pinjaman kepada negara tetangganya dengan bunga ringan.
Namun dia menyesalkan pemerintah memenangkan tender migas menyangkut Blok Cepu kepada pihak asing sehingga berindikasi KKN dan dapat menambah beban hutang negara.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2006
