Kemenperin bantu IKM batik jadi produsen seragam haji lewat pembinaan

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi di Jakarta, Selasa mengatakan, pembinaan standardisasi itu dilakukan lewat Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), sehingga para pelaku IKM bisa memperoleh Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Menurut dia hal itu dilakukan karena Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal, mengingat 236 juta penduduk di Tanah Air beragama islam.

"Peluang produk halal dalam negeri sangat potensial. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim kedua terbesar di dunia sebanyak 236 juta orang, juga menjadi pasar potensial bagi produk halal barang gunaan khususnya peralatan ibadah,” ujarnya.

Adapun pembinaan standardisasi IKM batik itu dilakukan melalui salah satu unit pelaksana teknis Kemenperin, yakni Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Tekstil.

Kepala BBSPJI Tekstil Kemenperin Cahyadi menjelaskan, pembinaan tersebut bertujuan agar para pelaku IKM bisa memenuhi persyaratan standardisasi bahan baku dan teknologi proses produksi, bisa memiliki sertifikasi batikmark, memiliki atau dalam proses sertifikasi halal yang telah diajukan kepada BPJPH, bisa memiliki workshop atau tempat kerja untuk memproduksi, serta bisa memiliki bukti kemampuan produksi batik cap.

Menurut dia, pembinaan tersebut memberikan efisiensi terhadap IKM batik, karena membantu untuk memenuhi beberapa regulasi sekaligus, sehingga membuat pelaku industri yang lolos standardisasi meraih pasar produksi batik bagi pelaksanaan haji Indonesia.

"Kami senantiasa mengedepankan solusi pembinaan industri terpadu yang memberikan manfaat efisiensi bagi IKM, sehingga IKM dapat memenuhi sekaligus beberapa regulasi dan standardisasi industri yang diminta user. Dengan strategi ini, tentu output-nya bisa lebih cepat, tepat sasaran dan lebih terjangkau,” katanya.