Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan prihatin dengan kondisi tenda jamaah haji Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jamaah haji di Mina, Arab Saudi.
Muhaimin menganggap kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi jamaah haji dan hal yang menjadi sorotan adalah soal kapasitas tenda dan tempat tidur jamaah haji yang tidak sesuai.
"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain masalah kapasitas tenda, Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh.
"Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," katanya.
Selain itu, lanjut Muhaimin, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jamaah harus mengantri hingga dua jam, serta kebersihannya pun tidak terjaga. Kemudian keberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitas juga tidak memadai.
Muhaimin menganggap kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi jamaah haji dan hal yang menjadi sorotan adalah soal kapasitas tenda dan tempat tidur jamaah haji yang tidak sesuai.
"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Selain masalah kapasitas tenda, Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa, sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh.
"Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," katanya.
Selain itu, lanjut Muhaimin, rasio jumlah kamar mandi juga tidak seimbang sehingga mengakibatkan jamaah harus mengantri hingga dua jam, serta kebersihannya pun tidak terjaga. Kemudian keberadaan kamar mandi khusus lansia dan disabilitas juga tidak memadai.
"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang, kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," katanya.
Muhaimin menambahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jamaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jamaah haji merasa nyaman.
Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jamaah. Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.
"Ledakan jumlah jamaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.
Menurutnya pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jamaah haji. Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.
"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Muhaimin.
Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Muhaimin juga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia pada masa mendatang.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pembentukan pansus evaluasi haji tak diperlukan
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pelaksanaan haji 2024 lebih baik dibanding sebelumnya
Baca juga: Timwas Haji DPR terima laporan masalah penyelenggaraan haji 2024
Muhaimin menambahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jamaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jamaah haji merasa nyaman.
Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jamaah. Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.
"Ledakan jumlah jamaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.
Menurutnya pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jamaah haji. Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.
"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Muhaimin.
Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Muhaimin juga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia pada masa mendatang.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pembentukan pansus evaluasi haji tak diperlukan
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pelaksanaan haji 2024 lebih baik dibanding sebelumnya
Baca juga: Timwas Haji DPR terima laporan masalah penyelenggaraan haji 2024
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
