"Saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di masing-masing daerah melakukan hal itu, sehingga akhir Juni ini kita bisa mencapai minimal 90 persen dari total populasi balita dan jumlah posyandu yang ada," ujar Muhadjir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Wakil Ketua MPR ingatkan upaya atasi stunting butuh komitmen kuat
Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat menghadiri penimbangan dan pengukuran balita serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia di Posyandu As Syifa, Desa Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (15/6).
Pada kunjungan tersebut, Menko PMK juga menyempatkan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan konsultasi dari ibu-ibu yang hadir soal pemenuhan gizi anak, juga soal pelaporan dan pencatatan yang dilakukan kader di posyandu.
Rangkaian kegiatan tersebut juga ditandai dengan penyerahan bantuan pangan berupa sembako kepada beberapa keluarga berkategori calon pengantin, ibu hamil, dan balita.
Baca juga: Validasi data stunting Dikes Mataram kumpulkan 2.000 balita
Sebelumnya, Muhadjir juga menyatakan bahwa pemerintah memanfaatkan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPP-GBM) sebagai triangulasi untuk meningkatkan validitas data capaian program penanggulangan stunting atau tengkes di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta.
"Untuk itu, kami akan lakukan triangulasi hasil survei dari Sistem Kesehatan Indonesia yang 0,1 persen itu dengan hasil EPP-GBM yang sekarang dilakukan penimbangan secara serempak," tuturnya.
Baca juga: Bapanas luncurkan Rumah Pangan B2SA guna tekan stunting di Lamongan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2024
